LAMPUNG_INFO-Dalam rangka meningkatakan layanan di bidang Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 12 sampai dengan 14 April 2023. Secara garis besar kegiatan koordinasi dilakukan dengan berkunjung dan berkonsultasi langsung ke Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tim Koordinasi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Dr. Alpius Sarumaha didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum  Yulinar Trisia bersama staf/pelaksana pada Subbidang Pelayanan AHU. Tim diterima oleh Koordinator Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Sudaryanto Abdul Chalik, didampingi Subkoordinator Analisa dan Pertimbangan Perwarganegaraan Faraitody Rinto Hakim, Subkoordinator Penyelesaian Pewarganegaraan Nurul Istiqomah Condro Kirono bersama jajarannya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Dr. Alpius Sarumaha bahwa koordinasi terkait dengan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) baik yang lahir sebelum atau setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; penerapan Pasal 3a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan; dan Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan (TP4).

Kemudian terkait dengan Layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, Kantor Wilayah Lampung telah melaksanakan perannya seperti koordinasi dan sosialisasi. Khusus terkait anak berkewarganegaraan ganda (ABG) dan perkawinan campur, pada akhir Maret lalu, Kanwil Lampung telah melaksanakan diseminasi dengan narasumber dari Ditjen AHU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, dan Kantor Imigrasi Bandar Lampung, yang dihadiri peserta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung, Kalianda dan Kotabumi, Kantor Urusan Agama se-Kota Bandar Lampung, Perguruan Tinggi; dan media/pers. Koordinasi Layanan dan pendataan ABG dan perkawinan campur telah dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat, Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.

Pada kesempatan ini, Sudaryanto Abdul Chalik mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung yang senantiasa berkoordinasi ke Ditjen AHU khususnya terkait ABG dan perkawinan campur. Ia menyambut baik upaya yang telah dilakukan dan diharapkan ke depannya, kegiatan tersebut makin ditingkatkan agar masyarakat makin memahami adanya layanan-layanan tersebut. Menyikapi pengkinian data layanan, pendataan dilakukan kepada ABG, nama dan status kewarganageraan orang tua ABG. Terkait dengan perkawinan campur, perlu didata nama suami, istri, dan status kewarganegaraan keduanya, dan nama anaknya jika sudah ada.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 merupkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campur, dan anak yang lahir sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda, atau sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memilih kewarganegaraan RI. Untuk itu,ia mengharapkan peran Kantor Wilayah Lampung menyosialisakan ini agar ABG atau pihak terkait dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini dengan baik dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Terkait dengan pembentukan TP4, keanggotaan berasal dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Keimigrasian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Pajak setempat.

LAMPUNG_INFO-Dalam rangka pelaksanaan target capaian target kinerja di wilayah tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 12 sampai dengan 14 April 2023. Secara garis besar kegiatan koordinasi dilakukan dengan berkunjung dan berkonsultasi langsung ke Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait Target Capaian Target Kinerja Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris. Tim Koordinasi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Dr. Alpius Sarumaha; didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yulinar Trisia; bersama staf/pelaksana pada Subbidang Pelayanan AHU. Tim diterima oleh Direktur Perdata Santun Maspari Siregar; didampingi Nunung Sumyati; Subkoordinator Dokumentasi Notariat dan Kesekretariatan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) bersama jajarannya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan Kadivyankumham bahwa terkait dengan PMPJ bagi notaris, Kantor Wilayah Lampung telah menyampaikan surat ke notaris se-Provinsi Lampung melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Lampung, serta Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Provinsi Lampung. Inti surat agar seluruh notaris di Provinsi Lampung mengisi kuisioner PMPJ sebagai bagian dari pelaksanaan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, dan dikirim ke Kantor Wilayah Lampung melalui sarana/media dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Klasifikasi, jumlah dan persentasi notaris yang telah atau belum melakukan pengisian kuisioner disusun berdasarkan kedudukan notaris, dan telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namun demikian, rendahnya tingkat partisipasi notaris dalam pengisian kuisioner PMPJ notaris di Provinsi Lampung menjadi perhatian yang serius.

Direktur Perdata Bapak Santun Maspari Siregar; mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung yang senantiasa berkoordinasi ke Ditjen AHU khususnya terkait PMPJ notaris. Menyikapi pelaksanaan pengisian kuisioner PMPJ, ia menegaskan bahwa seluruh notaris wajib menerapkan dan mengisi kuisioner PMPJ tersebut karena hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ditjen AHU memberikan perhatian yang serius dan akan mengambil kebijakan guna meningkatkan ketaatan notaris dalam mengisi kuisioner PMPJ.

Dalam kesempatan juga Direktur Perdata turut membahas mengenai upaya pembinaan, pengawasan dan penanganan permasalahan kenotariatan terkait pelaksanaan registrasi/pengkinian data pada aplikasi Government Anti-Money Laundering (goAML) oleh notaris sebagai upaya preventif maupun kuratif atas notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum. Pemberian informasi agar notaris wajib menggunakan aplikasi goAML untuk mencegah terjadinya transaksi illegal, dan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna mencegah digunakannya profesi jabatan Notaris sebagai sarana dan/atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, serta dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(Humas Kemenkumham Lampung/Contributor/Santosa)