Bandar Lampung (20/11): Bertempat di Ruang Rapat Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Senin 20 November 2023 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi Lampung  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dan Perancang Zonasi Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Lampung zonasi Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan ini pimpinan rapat mengatakan bahwa rapat pengharmonisasian terhadap draft rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 telah beberapa kali dilaksanakan termasuk juga melalui forum konsultasi, hal ini dilakukan agar draft rancangan peraturan daerah ini dapat disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perudang-Undangan baik substansi materi muatan maupun teknik penulisan  peraturan perundang-undangan sehingganya rancangan perda yang nantinya akan disahkan menjadi peraturan daerah dapat di implementasikan di masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.

Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa menindaklanjuti arahan rapat harmonisasi raperda yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tanggal 10 Mei 2023 tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, telah dilakukan pertemuan lintas sektoral antara perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian ATR/BPN. Hasil rapat lintas sektoral tersebut diatas, masukan substansi terkait raperda tersebut telah tertuang di dalam batang tubuh raperda dimaksud, untuk itu draft rancangan perda tersebut perlu di konsultasikan Kembali dengan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Selanjutnya rapat dipandu oleh sdr. Muhammad Ali Badary, SH., MH. selaku perancang ahli madya, dengan memaparkan hasil analisis konsepsi terhadap draft rancangan perda RTRW tersebut pasal per pasal yang terdapat perbaikan baik terkait substansi materi muatan maupun teknik penulisan.

Dari rapat konsultasi yang dilaksanakan pada hari ini diperoleh kesimpulan bahwa Raperda Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan beberapa catatan perbaikan.

(Humas Kemenkumham Lampung/Cont/Deni)

LAMPUNG_INFO- Lakukan pendampingan terkait Revisi data Dukung RB General B03,B06,B09 pada Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung, Tim Kanwil Kemenkumham Lampung Kunjungi Lapas Kelas IIA Kotabumi dengan tujuan memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi serta menindaklanjuti Hasil Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Kemenkumham RI. Senin (20/11/2023).

Dalam kunjungan ini, tim Kanwil Lampung dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Arlisa Noviriantono, serta Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali, bersama dengan tim dan diterima secara langsung oleh  Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Syahroni Ali beserta jajaran.

Monev yang dilaksanakan kali ini berkaitan dengan pendampingan dan pengarahan mengenai kelengkapan dan Revisi data dukung RKT RB B03,B06,B09 Dan telah memasuki B12 . Kabag Program dan Humas Basnamara menyampaikan bahwa pemenuhan kelengkapan data dukung RKT RB memerlukan komitmen dan partisipasi dari seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Kotabumi.

Tim monev Kanwil Lampung fokus pada pengarahan dan pendampingan dalam memastikan kelengkapan data dukung yang perlu diunggah dalam aplikasi E-RB sebagai syarat utama peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam pengarahan dan pendampingan kepada anggota kelompok kerja pembangunan zona Integritas Rupbasan Bandar Lampung, tim monev kantor wilayah menjelaskan terkait progres pengunggahan data dukung dan memberikan beberapa catatan terkait kelayakan dokumen yang dibutuhkan.

Kabag Program dan Humas, Basnamara menekankan pentingnya kordinasi dalam memastikan dokumen yang sudah memenuhi persyaratan diunggah tepat pada waktunya, karena kontribusi dari satuan kerja berperan dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham secara keseluruhan.

Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam menjaga komitmen terhadap reformasi birokrasi dilingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dan memastikan bahwa seluruh data dukung yang dibutuhkan terpenuhi dengan baik.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)