Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Seminar Internasional Oleh PPATK

1

LAMPUNG_INFO – Dalam rangka menindaklanjuti hasil siding pleno Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada tanggal 24 Februari 2023 di Paris, FATF menyepakati Indonesia untuk mendapatkan jalur fast track menjadi anggota penuh FATF dengan melaksanakan action plan pada hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia 2023, khususnya pada kriteria Immediate Outcomes 3 mengenai pengawasan dan Immediate Outcomes 8 tentang perampasan aset. Senin (17/04/2023)

Dalam rangka merespon hal tersebut serta dalam rangkaian Gerakan Nasional 21 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaksanakan kegiatan seminar internasional “Oversight and Asset Recovery on Green Financial Crimes and Transnational Laundering on High-Risk Predicate Crimes in Indonesia’. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Masriakromi turut menjadi peserta pada kegiatan dimaksud.

Memulai acara kegiatan dimulai dengan Tarian Nasional dan sambtan dari Dr. Tuti Wahyuningsih selaku Deputi Strategi dan Kerja Sama dan Keynote Speech by NCC oleh Dr. Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK. Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata secara simbolik dan pemberian materi oleh 7 (tujuh) narasumber. Pada Sesi pertama mengambil tema “National Plan on Effectiveness of AML/CFT Sanction, Dissuasive and Propotional” oleh Bruce Miyake (Expert by US Embassy), Shana Krishnan (Policy Analyst FATF),dan Dewi Fadjarsarie (Kepala GPUT, OJK), sedangkan pada Sesi kedua mengambil tema “ational Plan on Develop the Technical and Operational Capability of Investigators to Asset Recovery related to Green Financial Crimes and Transnational Crimes and Develop Statistic on Asset Confiscation” oleh Nicola Critchley (Australia), M. Yusfidli Adhyaksana (Kepala Kejaksaan Negeri Serang), Whisnu Hermawan Februanto (Direktur Tipideksus Bareskrim Polri), Mungki Hadi Pratikto (Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi, KPK).

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

66666

 


Cetak   E-mail