LAMPUNG_INFO - Liwa, (27/07/2023). Kadivyankumham Kanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Alpius Sarumaha, SH., MH, didampingi Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Lampung menyerahkan draf Naskah Akademik dan draf Ranperda Kabupaten Lampung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Ir. Okmal, M.Si selaku pemrakarsa serta dihadiri oleh Kepala Dinas dan perwakilan Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat bertempat di Ruang Rapat Pakuwon (Aula Bappeda) Kabupaten Lampung Barat.  Draft Naskah Akademik dan Raperda tersebut merupakan hasil kerjasama penyusunan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam sambutannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan bahwa pihaknya mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya atas telah diselesaikannya Naskah akademik dan draft Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  Pihaknya berharap draft ini telah mengakomodir seluruh usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diusulkan oleh perangkat daerah terkait, serta menjadi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang selama ini dihadapai pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat.  Sehingga kedepan diharapkan dengan Raperda ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasisir Barat.  Beliau berharap agar Ranperda ini dapat segera diundangkan. Pihaknya juga berharap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat memberikan pendampingan pada tahap-tahap selanjutnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung dalam sambutannya menyatakan bahwa Draft Ranperda Kabupaten Lampung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan yang ke-4 (keempat) yang telah diselesaikan di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat.  Beliau menyampaikan bahwa raperda ini bukan hanya hasil kerja keras dari para Perancang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Lampung, namun juga hasil kerja keras dari seluruh perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang telah berperan aktif dan secepat mungkin dalam menyampaikan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Raperda ini.  Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Ranperda ini merupakan ketentuan-ketentuan yang disusulkan oleh perangkat daerah terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Namun demikian, jika masih terdapat hal-hal perlu disempurnakan atau ditambahkan dalam draft yang telah diserahkan agar segera disampaikan agar dapat segera diperbaiki. Beliau juga menyampaikan bahwa Ranperda ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga kedepan diharapkan tidak banyak lagi terjadi perubahan.  Beliau berharap setelah penyerahan ini segera dilanjutkan dengan pengajuan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.  Beliau menjamin proses harmonisasi tidak akan memakan waktu lama karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melakukan pendampingan penyusunan Ranperda sejak awal.  Beliau juga menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung siap untuk melakukan pendampingan setiap tahapan pembentukan Raperda ini sampai tahap pengundangan dan berharap Raperda ini dapat segera diundangkan sebelum batas akhir pengundangan yaitu tanggal 5 Januari 2024. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / CONT. GUNAWAN)

BANDAR LAMPUNG (25/7) – Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar Lase, menyempatkan diri menghadiri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam rangka memberikan penguatan terkait bidang transformasi digital pada Selasa (25/7) bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung. Kedatangan Fajar Lase diterima langsung oleh Kepala Kanwil Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing; didampingi Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha, beserta Kepala Satuan Kerja di Jajaran.

Mengawali kegiatan, dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyampaikan Transformasi Digital bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas, mulai dari dunia usaha, pemerintah dan keperluan lainnya, yang termasuk dalam Tranformasi Digital adalah proses bisnis, mode bisnis, domain dan budaya organisasi. Kemenkumham sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan program pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pelayanan hukum dan penegakan hukum serta administrasi hukum, maka Tranformasi Digital adalah keniscayaan yang tidak dapat di elakan dan seluruh ASN harus mampu menyesuaikan dan meningkatkan kualitas kinerjanya dalam bidang tugasnya masing-masing berbasis digital.

Memberi penguatan, Fajar Lase memaparkan Transformasi Digital dalam organisasi pada pemerintahan. Dirinya menilai bahwa penerapan teknologi dalam berbagai sektor pemerintahan merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam era digitalisasi ini. Melalui presentasinya, Fajar menyoroti bagaimana integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Selain itu, Fajar juga menekankan pentingnya menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks dengan mengimplementasikan sistem keamanan yang tangguh. Menurutnya, Transformasi Digital akan membuka peluang baru dalam pemerintahan, seperti penggunaan big data untuk analisis kebijakan yang lebih akurat dan pengembangan aplikasi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Fajar optimis bahwa pemerintahan dapat menjadi lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi perubahan zaman, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh rakyat.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)