LAMPUNG_INFO- Selasa (05/03/2024) Asesor Ahli Utama BPSDM Hukum dan HAM, Bapak Arifin dan Ibu Nunik beserta rombongan Lakukan kunjungan kerja di Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bandar Lampung & Sarana Asimilasi Dan Edukasi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. 

Setelah membuka kegiatan Penilaian Kompetensi bagi jabatan Administrasi / Fungsional yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Asesor Ahli Utama Bapak Arifin dan Ibu Nunik didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Ibu Sorta Delima Lumban Tobing lakukan penijauan mulai dari kegiatan yang ada di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Perempuan Bandar Lampung serta hasil dari bimbingan Kemandirian di Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bandar Lampung.

Dalam Kesempatan ini Bapak Arifin dan Ibu Nunik mengapresiasi terhadap beragam kegiatan yang terlaksana di Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bandar Lampung dan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Dalam kunjungan yang berkesan tersebut, mereka mencatat dengan penuh penghargaan komitmen serta kerja keras sejumlah inisiatif dan praktik yang telah dilakukan oleh Bapas Bandar Lampung dan Lapas Perempuan B.Lampung 

Langkah-langkah konkret yang telah diambil, seperti pelatihan, peningkatan akses informasi hukum, dan upaya pemberdayaan masyarakat, dinilai sangat positif dan berpotensi untuk menjadi contoh bagi wilayah lain.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan Kegiatan Rapat Presentasi Proposal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang bertempat di lantai 2 ruangan Akuntabilitas pada Senin (19/02/24). Kepala Bidang HAM, Basnamara memimpin langsung kegiatan rapat diikuti oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM (Hidayatullah Islamy) dan staff,  Kepala Subbidang bimbingan dan pengentasan anak (Bapak Iwan Patra) Unit Pelaksanana Teknis (UPT) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebanyak 15 UPT pemasyarakatan dan imigrasi. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan satuan kerja di lingkungannya di bidang Pelayanan Hukum, Pemasyarakatan dan Keimigrasian, saat ini belum maksimal hal tersebut dapat diketahui melalui data aplikasi survei 3AS. Ditambah lagi masyarakat yang semakin dinamis mengajukan tuntutan kepada pemerintah melalui media sosial, sehingga berpotensi memberikan dampak kurang baik terhadap citra pelayanan publik dan, akibatnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dalam rangka menjaring persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat, mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tesebut pada tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Lampung melakukan kegiatan monitoring hasil survey pada satuan kerja disertai rekomendasi.

Laporan monitoring dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada seluruh satuan kerja di lingkungannya terhadap unsur terendah dari SPKP-SPAK Tahun 2024 dan pelaksanaan survei dengan tujuan mengetahui keberhasilan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan, mengetahui kendala satuan kerja dalam melaksanakan rekomendasi dan memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan efisien.

(Humas Kemenkumham Lampung)