BANDAR LAMPUNG (21/11) – Menjelang akhir tahun 2023 ini Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H., mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja.Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah ini secara langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing; Kepala Divisi Administrasi, M.Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasyarakatan,R.B. Danang Yudiawan; Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Kepala UPT di Provinsi Lampung; Pejabat Administrator dan Pengawas serta dihadiri secara virtual oleh seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokerasi untuk Pencapaian Target Kinerja resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing. dalam sambutannya Sorta menyampaikan secara singkat terkait profil dan capaian target kinerja Kantor Wilayah. Sorta juga menyampaikan upaya Kantor Wilayah dalam memperkuat integritas tugas dan fungsi.

"Dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hasil Evaluasi Pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi B03 sampai B09 Kantor Wilayah Lampung Tahun 2023 lengkap 100%. Adapun hasil evaluasi penilaian 26 Satuan Kerja Kantor Wilayah Lampung terdapat 8 (delapan) Satuan Kerja yang mencapai 100%, 14 (empat belas) Satuan Kerja dengan persentase di atas 80%, dan 4 (empat) Satuan Kerja dengan indikator kuning dan merah yang masih dibawah 80%. Sehingga, berdasarkan hasil evaluasi tersebut Kantor Wilayah Lampung beserta jajaran mendapat total nilai rata-rata 88,74%." Ujar Sorta

Menindaklanjuti hasil tersebut, Kantor Wilayah Lampung telah melakukan pendampingan dengan berkunjung ke para Satuan Kerja yang belum mencapai 80%. Dengan demikian, diharapkan pada Evaluasi akhir B12 nanti seluruh Satuan Kerja mampu mendapatkan nilai maksimal 100%.

Dalam Penguatan Reformasi Birokrasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Terkait Reformasi Birokrasi Tematik, Dr. Lucky menyampaikan tujuan dari RB Tematik ialah mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mempercepat penyelesaian permasalahan. RB Tematik berfokus pada percepatan Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang memliki Sasaran Strategis RB sebagai pengentas kemiskinan dan Digitalisasi Administrasi Pemerintah.

Dr. Lucky juga mengingatkan kembali terkait Arahan Presiden Joko Widodo Tentang Reformasi Birokrasi antara lain Birokrasi yang berdampak serta dirasakan langsung oleh Masyarakat dan Birokrasi yang lincah dan cepat.

Menutup penguatannya, Dr. Lucky menyampaikan data Capaian Indeks RB dari tahun 2021 dan 2022, Hasil Survei Aplikasi 3AS Kepuasan Masyrakat dan Persepsi Anti Korupsi (September dan Oktober 2023) di Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / ODY)

LAMPUNG_INFO - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) terus mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dalam acara peluncuran PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang diselenggarakan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).

“Dengan adanya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023, sangat diharapkan jumlah satuan kerja yang mengikuti P2HAM dapat meningkat tidak hanya dari internal Kemenkumham tetapi juga dari tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat,” kata Dhahana.

Pada tahun 2023 ini, dari 282 Unit Kerja di Lingkup Kementerian Hukum dan HAM RI yang lolos tahap evaluasi, terdapat 241 yang masuk ke dalam tahap penilaian dan menerima Predikat Unit Kerja P2HAM.

KemenkumHAM telah menginisiasi penerapan prinsip-prinsip di sektor pelayanan publik sejak lima tahun silam dengan diterbitkannya PermenkuHAM nomor 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Kala itu, PermenkumHAM tersebut hanya menjangkau jajaran unit pelaksana teknis (UPT) bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Administrasi Hukum Umum.

Revisi peraturan kemudian dilakukan pada tahun lalu dengan adanya PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM yang menjangkau seluruh satuan kerja di internal KemenkumHAM. Selain itu, pada revisi pertama PermenkumHAM tersebut terdapat 5 tahapan yang harus dilalui dalam Pelaksanaannya, yaitu Pencanangan, Pembangunan, Evaluasi, Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022 sehingga diperlukan penyempurnaan lebih lanjut melalui revisi peraturan.

“Tujuan dari Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah untuk lebih memperbaiki hal-hal teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan penilaian P2HAM nantinya dan memperluas jangkauan pengaturan sehingga P2HAM juga dapat membuka kesempatan bagi unit kerja di tingkat kementerian, lembaga dan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik,” jelasnya.

Direktur Jenderal HAM mengungkapkan pembahasan PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2023 melibatkan banyak pemangku kebijakan terkait. Tidak hanya di internal KemenkumHAM, pihaknya turut mengundang Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, KemenPAN-RB, KemenPUPR, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

“Terakhir, penyusunan rancangan permenkumham ini telah melalui rapat PAK (Panitia Antar kementerian) bersama dengan Direktorat Jenderal PP dan Sekretaris Kabinet serta Sekretariat Negara, dan Alhamdulillah, Puji Tuhan, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM diundangkan pada 13 Oktober 2023,”imbuhnya.

Tidak Lupa, Dhahana mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang telah menjalin kerja sama dengan KemenkumHAM dalam upaya mendorong penerapan HAM di pelayanan publik. Perlu diketahui, Pemprov Jabar menjadi pionir dalam menggagas kerja sama penerapan P2HAM di tataran pemerintah daerah.

“Semoga kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik dan dapat diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” harapnya. (HUMAS KUMHAM LAMPUNG)