LAMPUNG_INFO – Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung resmi dimulai. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung hingga 22 November 2024. Rabu, (20/11/2024).

Pembukaan dihadiri oleh jajaran panitia seleksi daerah, tim biro SDM Kemenkumham, serta tim pemeriksa kesehatan dari Rumah Sakit Bhayangkara. Direktur RS Bhayangkara, dr. Hidayatullah, dan Ketua Pelaksana Pemeriksaan, dr. Setyowati Wimbo Rukmi. Secara bersamaan, kegiatan psikotes berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk CPNS juga digelar di Aula Kantor Wilayah, yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dodot Adikoeswanto.

Setelah membuka psikotes di Kantor Wilayah, Kakanwil Dodot Adikoeswanto, turut hadir di Rumah Sakit Bhayangkara dan menandatangani perjanjian kerja sama Kegiatan Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan dan Medical Check Up (MCU) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Direktur RS Bhayangkara, dr. Hidayatullah.

“Kami memastikan proses seleksi ini berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan bahwa para CPNS memiliki kondisi fisik yang prima dan siap menjalankan tugas,” ungkap Kakanwil Dodot.

SKB kesehatan ini dilakukan dalam dua sesi setiap harinya dan mencakup dua kategori peserta, yaitu lulusan SLTA sederajat dan non-SLTA. Pemeriksaan kesehatan untuk peserta SLTA meliputi pengukuran tinggi dan berat badan (Body Mass Index), tekanan darah, pemeriksaan tuberkulosis (TBC), HIV, tato, serta rectal toucher. Sementara itu, untuk peserta non-SLTA, pemeriksaan meliputi tekanan darah, TBC, dan HIV.

Sebanyak 663 peserta dijadwalkan mengikuti SKB kesehatan. Pemeriksaan dilakukan dengan cermat untuk memastikan CPNS memenuhi syarat kesehatan yang telah ditetapkan. Ketua Panitia, M. Ikmal Idrus, menyampaikan bahwa pelaksanaan SKB ini adalah langkah penting dalam menjamin kesiapan fisik dan mental peserta untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Direktur RS Bhayangkara, dr. Hidayatullah, menjelaskan bahwa tim medis telah dipersiapkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penilaian untuk menghindari potensi kesalahan dalam seleksi dan menambahkan bahwa semua prosedur telah sesuai dengan standar medis yang berlaku.

Rangkaian kegiatan di hari pertama berjalan dengan lancar. Pemeriksaan kesehatan yang menjadi salah satu penentu kelulusan ini dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Panitia seleksi daerah memastikan setiap proses berjalan dengan penuh integritas dan akuntabilitas dalam menjaring CPNS yang berkualitas dan siap mengabdi untuk masyarakat.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO- Proses Tahapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung memasuki babak baru dengan dimulainya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Rabu (20/11/2024). Sebanyak 663 peserta telah lolos tahap sebelumnya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis CAT (Computer Assisted Test) kini bersaing mengikuti Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKBT) untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan SKB berlangsung selama tiga hari, mulai 20-22 November 2024, di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. SKB mencakup dua jenis tes utama, yaitu SKB Kesehatan dan Pengamatan Fisik, serta SKB Psikotest. Pada hari pertama, Tes Psikotest yang dirancang untuk mengevaluasi aspek kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan problem-solving peserta.

Tes Psikotest ini dibagi menjadi empat sesi setiap harinya, dengan masing-masing sesi diikuti oleh 61 peserta.

Sebelum sesi pertama dimulai, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Dodot Adikoeswanto, menyampaikan sambutan kepada para peserta. Dalam Sambutannya, Dodot memberikan apresiasi atas usaha keras yang telah membawa peserta hingga ke tahap ini.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah melalui tahapan SKD CAT dengan hasil yang luar biasa. Kalian sudah satu langkah lebih dekat untuk menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah pencapaian besar yang membuktikan kompetensi dan semangat kalian," ucap Dodot.

Dodot juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalani proses seleksi ini. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan peserta sepenuhnya bergantung pada usaha dan kemampuan diri sendiri, tanpa ada jaminan dari pihak manapun.

"Kalian harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Nasib kalian ada di tangan kalian masing-masing, dan tentu dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada pihak yang bisa menjamin kelulusan kecuali usaha, doa, dan kerja keras kalian sendiri," tegasnya.

Proses seleksi ini dilaksanakan dengan pendampingan langsung dari Biro Sumber Daya Manusia dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Kehadiran tim ini bertujuan memastikan pelaksanaan seleksi berlangsung secara transparan, adil.

Selain itu, pelaksanaan SKB Psikotest didesain untuk mengidentifikasi calon ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Kemenkumham.

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Rapat Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan. Rapat yang digelar hari ini Selasa (19/11) bertempat di Ruang Rapat Legal Drafter merupakan tindak lanjut dari rapat yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2024.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Agvirta Armilia Sativa, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Lampung Selatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Diawal disampaikan gambaran umum mengenai urgensi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agvirta Armilia Sativa S.H.,M.H. menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan Ranperda yang penting karna menyangkut dengan pengaturan Perlindungan Perempuan. sehingga muatan norma yang diatur tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selanjutnya disampaikan Secara materi muatan belum sesuai dan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ujar Hapsoro Adhinugroho, S.H.M.H. selaku Perancang Muda Kanwil Kemenkumham Lampung.
Diakhir rapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi disepakati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan sebagai berikut:
bahwa telah disepakati perubahan nama Rancangan Peraturan Daerah dari Perlindungan Perempuan menjadi Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan setingkat dan putusan pengadilan;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan telah sesuai dengan teknik penyusunan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
bahwa penentuan bentuk pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan Perempuan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya Tutup Hapsoro Adhinugroho. (Kontributor : Wahyu)

(HUMAS KUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di wilayah Lampung. Acara ini berlangsung di Klinik Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Selasa (19/11/2024).

Tim BPK yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Pengendali Teknis Reni Herawati, Ketua Sub Tim Dwiyani, serta anggota tim, yaitu Wenny Wahyuni dan Augtalia Waryuningtyas. Mereka diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Dodot Adikoeswanto, yang didampingi oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama serta perwakilan dari bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan juga peserta yang hadir secara daring.

Dalam sambutannya, Dodot Adikoeswanto mengapresiasi kehadiran tim BPK RI dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkumham Lampung untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar bersikap kooperatif, responsif, dan informatif, terutama dalam memenuhi kebutuhan dokumen dan data pendukung sesuai permintaan tim pemeriksa.

Dodot juga mengingatkan pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sebelumnya. Hal ini, menurutnya, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan, tetapi juga sebagai upaya menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini.

“Kita harus menjadikan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Saya harap seluruh jajaran dapat bekerja sama dengan baik agar hasil pemeriksaan ini memberikan kontribusi positif,” ujar Dodot dalam arahannya.

Kegiatan Entry Meeting ini merupakan langkah awal dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Pemeriksaan interim ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kendala sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaporan keuangan di lingkungan Kemenkumham, khususnya di wilayah Lampung.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Kanwil Kemenkumham Lampung menggelar rapat persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024 yang telah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar. Selasa (19/11/2024).

Rapat yang berlangsung di Klinik Akuntabilitas Kanwil Kemenkumham Lampung ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Dodot Adikoeswanto, serta dihadiri oleh seluruh panitia daerah dan perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

Dalam rapat tersebut, berbagai persiapan teknis dan administrasi terkait pelaksanaan SKB dibahas secara mendalam, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, penjadwalan, lay out kegiatan, hingga koordinasi antar panitia.

Kakanwil Dodot menekankan pentingnya pelaksanaan seleksi yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan sesuai dengan prosedur, demi menghindari segala bentuk kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi.

Adapun pelaksanaan SKB CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dijadwalkan berlangsung pada 20–22 November 2024. Seleksi tersebut meliputi tes kesehatan dan psikotes yang akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Melalui rapat persipan ini, pelaksanaan SKB diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan calon pegawai negeri sipil yang berkompeten dan berintegritas.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)