LAMPUNG_INFO - Bertempat di Aula Semergow Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Lampung; M.Ikmal Idrus didampingi Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan BMN; Arya Dwi Jayanti menghadiri secara langsung Kanwil DJPb Lampung Awards dan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024. Selasa, (29 Oktober 2024).
Kanwil DJPb Provinsi Lampung memberikan Penghargaan atas pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024. Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan peringkat Terbaik Pertama sebagai K/L terbaik IKPA Kategori Pagu Besar (>200 Milyar) dengan sebanyak 17 Satuan Kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung meraih Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) 100 di Semester I Tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung; Mohammad Dody Fachrudin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja terbaik kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan anggaran di semester I 2024.
"Sampai dengan akhir triwulan III 2024, ada peningkatan luar biasa. Capaian IKPA sudah masuk kategori sangat baik di angka 97,22. Ini luar biasa, serapan anggaran teman-teman satker se Provinsi Lampung, hal ini diimbangi juga dengan kualitas belanjanya," ujarnya.
Kanwil DJPb Lampung Awards dan Kegiatan sosialisasi LLAT tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, memperkaya pemahaman dan menyamakan persepsi, khususnya terkait regulasi dan ketentuan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 serta memberikan apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggara selama periode semester I Tahun 2024. Harapannya pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat diakhiri dengan sukses dan tentunya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dengan diraihnya prestasi luar biasa ini Kadivmin M.Ikmal Idrus berharap Seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung akan terus mempertahankan standar kinerja yang tinggi dan berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan visi APBN yang berkualitas.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
