LAMPUNG_INFO - Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan diskusi strategis dengan Tema"Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah". Kamis, (7 November 2024).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung ini berjalan secara hybrid, baik secara luring maupun daring. Mewakili Kepala BSK; Y. Ambeg Paramarta kegiatan dibuka oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM; R. Natanegara Kartika Purnama.
Membacakan laporan panitia, Kepala Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung; Dodot Adokoeswanto menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan diskusi ini adalah untuk mendiseminasikan Hasil Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan ini, Sekretaris BSK menyampaikan bahwa Tema yang diangkat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung baik dalam Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan dan Diskusi Strategi Kebijakan sangatlah tepat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana Penilaian IRH sebagai salah satu indikator dari Penilaian Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.
“Analisis ini ditujukan untuk menghasilkan umpan balik mengenai kinerja Permenkumham mengenai Indeks Reformasi Hukum sejak peraturan tersebut diberlakukan, dan juga untuk menilai ketercapaian tujuan kebijakan/perubahan yang diharapkan yaitu untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” ujarnya.
“Saya juga berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang telah melakukan analisis dampak evaluasi kebijakan yang dilanjutkan dengan diskusi strategi kebijakan serta kepada seluruh narasumber yang akan menyampaikan materi dalam pelaksanaan diskusi ini” ucap Sekretaris BSK saat menutup sambutannya.
Dilanjut dengan sesi Diskusi Strategi Kebijakan, Acara yang dimoderatori oleh Shalwa Sakinah, Reporter TVRI Stasiun Lampung ini menghadirkan beberapa Narasumber yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung: Agvirta Armilia Sativa, Analis Kebijakan Madya BSK Kumham; Oki Wahyu Budianto, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Way Kanan; Aris Supriyanto, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung; Prof. Rudy.
Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh jajaran Kemenkumham Lampung secara lansung saja tetapi diikuti oleh ratusan audiens dari kalangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung, para Akademisi dan para Mahasiswa melalaui Zoom dan diskusi ini bisa disaksikan oleh umum melalui live streaming di kanal Youtube Kanwil Kemenkumham Lampung.
Acara diskusi berjalan dengan lancar dan dikahir dengan sesi tanya jawab antara Narasumber dan para Audiens. Diharapakan melalui kegiatan analisis dan diskusi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada Para Pembuat Kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
