LAMPUNG_INFO-Bertempat Diruang Klinik Akuntabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti Rapat Secara daring melalui aplikasi ZOOM, Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara, Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor SEK.4- UM.01.01-636 Tanggal 09 Agustus 2022.
Turut hadir secara Virtual dari Kanwil Kemenkumham Lampung Plt Kepala Bagian Umum, Basnamara; Kepala Sub Bagian Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Negara, Arya Dwi Jayanti; beserta Staf Bagian Keuangan dan BMN.
Berdasarkan Surat KaBiro Tanggal 09 Agustus 2022 disampaikan yaitu Capaian pencantuman produk barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 08 Agustus 2022 (hari ke-6) bahwa Etalase Sandang Tahanan/Narapidana/Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Etalase Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Etalase Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan 3 (tiga) Etalase lainnya.
Kegiatan evaluasi ini dibuka oleh Ibu Novita Ilmaris selaku Kepala Biro Pengelolaan BMN. Beliau menyampaikan rasa terima kasih terhadap peserta kegiatan karena telah hadir pada kegiatan hari ini. Diawal paparan, beliau menyampaikan arahan dari Bapak Andap Budhi Revianto selaku Sekretaris Jenderal yaitu diucapkan, “Mimpi korupsi saja tidak boleh, apalagi saudara melakukan korupsi tersebut”.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pembahasan 5 Point Penting terkait Barang Milik Negara (BMN) dan Pengelolaan barang/ jasa Yaitu :
1. Siklus Pengelolaan BMN
2. Ditetapkannya SK Menkumham M.HH-01.PB.03.01 Tahun 2022 tentang Pembantu Pelaksana Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang
3. Sasaran strategis ITKP dan IPA
4. Evaluasi Katalog Elektronik Sektoral dan Produk Dalam Negeri
5. Atensi Capaian IPA
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/MY)