LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengikuti kegiatan rapat Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Pada Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Imigrasi bersama Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Kamis (06/07/2023).
Dilaksanakan secara terpusat di Ruang Rapat 553 Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham Lampung menghadiri rapat secara Hybrid bertempat di Klinik Akuntabilitas.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi M. Ikmal Idrus, Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara Arya Dwi Jayanti, serta pelaksana dari bagian Pengelola Keuangan dan BMN. Mereka bergabung dengan para peserta rapat dari seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Satuan Kerja Kantor Imigrasi, Kepala Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dan Satuan Kerja Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri melalui koneksi daring.
Dalam paparan rapat, Novita Ilmaris, selaku Kepala Biro Pengelolaan BMN, menyampaikan tujuan utama rapat awal ini adalah untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud, serta Aset Tetap Lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri.
Lebih lanjut, Novita menekankan tentang tahapan penting dalam penyusunan SBSK, yaitu persiapan, penyusunan konsep, sampling satker, expose konsep, dan finalisasi SBSK. Diharapkan bahwa dengan menjalankan tahapan ini, target finalisasi SBSK dapat tercapai tepat waktu, yaitu pada bulan September 2023.
Mengingat pentingnya pedoman tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, seluruh satuan kerja yang berada di bawah naungan Kemenkumham diharapkan untuk mempedomani dan melaksanakan pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
