LAMPUNG_INFO- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti secara langsung kegiatan Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah Tahun 2023, Senin (6/2/2023).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Lantai VIII dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha,Kepala Sub Bidang P3 Hukum dan HAM, Hidayatullah Islamy; Analis HAM Serta Pelaksana pada Bidang HAM.
Dimulai dengan Laporan Kegiatan oleh Sekretaris Badan Litbang Hukum dan HAM Jonny Pesta Simamora disampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun sinergisme dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.
Ia pun melanjutkan dengan penjelasan mengenai kegiatan Balitbang Hukum dan HAM di Wilayah sepanjang tahun 2023 ini yang terdiri dari empat aspek. Pertama, Evaluasi Kebijakan Kemenkumham, Monev peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis IPK-IKM, Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di Wilayah serta Sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan HAM (Opini Kebijakan).
Selanjutnya Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Iwan Kurniawan menyampaikan 7 arahan kepada seluruh peserta yang hadir secara langsung dan Virtual.
Buat dan laksanakan rencana kerja, kalender kerja dan rencana penarikan dana dengan sebaik-baiknya, tingkatkan koordinasi dan kerja sama di lingkungan internal dan eksternal guna mewujudkan kebijakan berbasis bukti, rumuskan rekomendasi kebijakan dalam berbagai perspektif yang bersifat strategis sehingga dapat diimplementasikan stakeholder, seluruh pegawai lebih responsif dalam melihat peluang serta berinovasi guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, laksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran secara berkala dan lakukan penginputan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA, e-Monev Bappenas dan Tarja tepat waktu, serta menjadikan pelaksanaan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Wilayah.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/MY)
