LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti Bimbingan Teknis (bimtek) Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM secara virtual melalui aplikasi Zoom di ruang Akuntabilitas pada hari ini, Kamis (06/05/21).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan didampigi oleh Kepala Bidang HAM, Rina Anggraeny dan Kepala Sub Bidang HAM, Ferie Irza Irawan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral HAM ini dibuka oleh Direktur Jendral HAM. Dalam sambutannya, Direktur Jendral HAM, Mualimin Abdi menyampaikan bahwa bimbingan teknis pelaksanaan pelaporan Aksi HAM ini dirasa perlu mengingat masih banyak daerah yang data pelaporannya kurang lengkap sehingga menghambat koordinasi dengan pusat.
Pada kegiatan ini hadir selaku narasumber, Slamet Soedarsono Deputi bidang Politik, hukum, pertahanan dan keamanan Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai Prioritas Nasional tahun anggaran 2021. Hadir pula sebagai narasumber, Sri Purwaningsih Sekretaris direktorat jendral bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri yang menjelaskan teknis penyusunan Pelaporan Aksi HAM.
Slamet menjelaskan bahwa perkembangan RANHAM saat ini telah memasuki generasi ke-5 dengan fokus kepada pendekatan kelompok sasaran berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis yang berbasis pada data capaian evaluasi RANHAM. Berdasarkan data evaluasi partisipasi pelaporan Aksi HAM pada tahun 2020 masih terdapat 91 pemerintah kabupaten/kota/daerah yang belum melakukan pelaporan. Sri Purwaningsih menambahkan bahwa Pelaporan Aksi HAM merupakan Pelaporan Target Caturwulanan oleh K/I/D melalui Sistem Informasi secara realtime yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan Pelaporan Tahunan.
Dengan adanya kegiatan bimtek ini, diharapkan seluruh daerah melakukan pelaporan Aksi HAM tahun 2021 dengan tepat waktu sehingga pelaksanaan Aksi HAM dapat termonitor dengan baik. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / K).
