LAMPUNG_INFO – Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, Pencapaian Target Kinerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik di Tahun 2021 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menyelenggarakan Rapat Arahan Pimpinan Tinggi secara virtual pada Selasa (12/01/21) bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kinerja (KAK) dengan mengundang para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, para Kepala UPT dan seluruh pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.
Turut hadir dalam Rapat Pengarahan PIMTI, Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo dan Kepala Divisi Administrasi: Ida Asep Somara secara virtual zoom. Di Ruang Klinik Akuntabilitas Kepala Divisi Pemasyarakatan: Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian: Hasanudin, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan beserta Pejabat Administrator dan Pejabat pengawas. Kegiatan dilaksanakan dengan pemaparan dari masing-masing Kepala Divisi terkait rencana strategisnya dalam melaksanakan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021.
Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo memaparkan tujuan dari penyelenggaraan Rapat Pengarahan ini, yakni:
• Menyusun Agenda Kerja Kantor Wilayah beserta jajaran dalam rangka mencapai Target Kinerja Tahun 2021
• Merancang kepanitiaan dg mempertimbangkan faktor-faktor yg mendukung pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021.
• Mengenali berbagai pola komunikasi antar unit kerja serta hal-hal yg mendukung & menghambat upaya menjaga efektifitas komunikasi antar unir kerja dilingkungan Kantor Wilayah.
• Merumuskan rencana dalam langkah-Langkah konkrit untuk mewujudkan Sasaran yang ingin dicapai.
“Dalam melaksanakan program kerja yang telah dibuat, sebaiknya diprioritaskan target/sasaran kerja yang lebih penting (urgent), lebih mudah dan ringan untuk dikerjakan/dilaksanakan serta penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Selalu lakukan evaluasi untuk mengukur tingkat kemajuan/keberhasilan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target kinerja.” Ujarnya.
Danan mengarahkan kepada jajaran agar program kerja disusun berdasarkan prioritas dan tingkat kemudahannya untuk dicapai, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta selalu melakukan evaluasi sebagai wujud pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
