Lampung_INFO. - Pada Rabu (8/1) usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrasi eselon III, IV dan V, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Lampung, Nofli memberikan arahan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edi Kurniadi, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara dan Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung. Syafar Pudji Rochmadi, Pejabat Administrasi dan Pengawas serta seluruh Kepala UPT.
Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nofli memberikann arahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada seluruh jajaran. Dalam arahannya Nofli menyampaikan tentang permasalahan penyalahgunaan, peredaran narkoba peredaran handphone di dalam lapas/rutan. Tidak ada toleransi bagi pegawai yang menyalahgunakan narkoba apalagi terlibat dalam peredarannya. Akan kita berhentikan dengan tidak hormat, karena ini sudah menjadi komitmen seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, tegas Nofli. Dalam penggunaan handphone di dalam lapas/rutan oleh narapidana/tahanan, Nofli meminta untuk terus dilakukan pengawasan dan razia. Apabila ada pegawai yang memberikan fasilitas handphone kepada narapidana/tahanan segera ditindak karena disinyalir penggunan handphone oleh narapidana/tahanan di dalam lapas/rutan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif seperti peredaran narkoba dan penipuan.
Nofli mengingatkan seluruh Kepala UPT agar jangan menjadi contoh yang lemah didepan anak buah, pemimpin harus tegas terhadap anak buah. Jangan biarkan hal-hal negatif terus terjadi, karena dapat merusak citra institusi Kementerian Hukum dan HAM. Bangun komunikasi dan sinergitas yang baik dengan bawahan, ujar Nofli.
Kepala UPT yang baru dilantik jangan membuat keadaan yang sudah baik menjadi lebih buruk. Jadilah bunga, ketika ditempatkan dimanapun akan membuat suasana menjadi indah dan wangi. Jangan jadi sampah yang mengotori dan membuat bau yang tak sedap, ujar Nofli. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, segera tindak lanjuti dan perbaiki layanan apabila ada pengaduan masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun melalui aplikasi Lapor dan WBS.
Nofli meminta seluruh UPT segera laksanakan Sertijab agar organisasi dapat segera berjalan dengan baik dibawah kepala UPT yang baru.
Sementara Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara menyampaikan tentang pembangunan Zona Integritas di seluruh jajaran harus dilaksanakan. Survei IKM-IPK dan Integritas Internal terus dilakukan karena hasil survei tahun 2019 baru 9 UPT memenuhi syarat. Hasil survei internal ini nantinya menjadi dasar pengusulan satker WBK/WBBM pada tahun 2020, ujar Ida Asep (Humas Lampung)
