LAMPUNG_INFO - Pada Kamis (25/07), bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Eddy Setiadi, menghadiri Internalisasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) Intelijen Keimigrasian: Pendampingan Implementasi Peraturan di Bidang Intelijen Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Keimigrasian.
Kegiatan internalisasi yang dimulai pada pukul 08.30 dihadiri dan secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, turut menghadiri kegiatan: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Pejabat Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balam, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, dan Kator Imigrasi KeIas III Non TPI Kotabumi serta Taruna/i Politeknik Ilmu Keimigrasian yang sedang PKL di Kanim Kelas I Bandar Lampung.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan internalisasi SOPAP Intelijen Keimigrasian:
- Kepala Sub Direkrorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Kenedi. Materi yang dipaparkan: Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Intelijen Keimigrasian.
- Kepala Seksi Operasi Intelijen Wilayah 1 Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Andriw Guntur Suryadarma Simanjuntak. Materi yang dipaparkan: Penyusunan dan Penyampaian Laporan Harian Intelijen.
- Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawa IV Biro Way Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Dodi Prihandono. Materi yang dipaparkan: Prosedur dan Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Kepatuhan Internal.
Sebelum membuka kegiatan internaslisasi, dalam sambutannya, Eddy Setiadi menuturkan pentingnya intelijen dalam penegakkan hukum dalam mencegah dampak-dampak negatif yang berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dapat memicu terjadinya gejolak sosial dan konflik di masyarakat.
