Bandar Lampung Info_Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung hari Jum'at (12/10) kembali selenggarakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Propinsi Lampung. Rapat bertajuk "Melalui Timpora kita wujudkan Penegakkan Hukum Keimigrasian yang Berkeadilan dan berkePASTIan. Melalui SinergitasPenguatan Timpora Tingkat Propinsi Lampung Dalam Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono. Tampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Lampung, Eddy Setiadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, Bachtiar, serta 20 orang anggota Timpora Propinsi Lampung yang terdiri dari instansi terkait seperti Polda Lampung, Kejati Lampung, Korem 043 Garuda Hitam Lampung. BIN Propinsi Lampung, BNNP Lampung, Kesbangpolinmas Propinsi Lampung serta lainnya sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W9.GR.03.02-037 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing Propinsi Lampung.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggara Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Informasi Keimigrasian Yongki M. Zein menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya rapat Timpora Tingkat Propinsi Lampung adalah untuk meningkatkan peran Timpora di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan di tingkat Kecamatan se Propinsi Lampung. Adapun tujuan diselenggarakannya Rapat Timpora Tingkat Propinsi Lampung ini adalah untuk menetapkan rencana kegiatan terkait Timpora selanjutnya yaitu operasi bersama serta menghimpun informasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi dan mencari solusi dalam pengawasan orang asing di Propinsi Lampung.
Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Timpora ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Timpora sebelumnya yang dilaksanakan pada 20 September 2018 di Hotel Emersia lalu. Keberadaan orang atau Warga Negara Asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan. Dilihat dari posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, misalnya perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah,” imbuhnya.
Dikatakannya,” Di satu sisi, kehadiran orang maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah. namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. Untuk itu, kehadiran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Propinsi Lampung sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Lampung merupakan hal penting, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan,” ujarnya.
Bambang menambahkan dalam pengawasan orang asing tersebut mari bersama-sama kita pahami bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggungjawab kita bersama, dan tanggungjawab semua unsur, tidak hanya ditumpukan kepada imigrasi. Dalam ketentuan undang – Undang keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 pasal 69 (1) yang berbunyi "Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yangnanggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah". Untuk itu penting bagi kita memantapkan sinergitas atau keterpaduan antara kita, jadi tidak hanya Keimigrasian tetapi juga unsur-unsur terkait yang ada hubunganya dengan orang asing (Polda, Korem, BIN, Kejaksaan, Dukcapil dll ), yang tentu mempunyai pemahaman yang berbeda atas tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karenanya kita harus mantapkan pemahaman kita dalam memberikan kebijakan yang selektif terhadap masuknya orang asing ke wilayah Republik ini., apalagi Imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang negara, tentu tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya sinergitas dengan pihak – pihak terkait, maka kita harus berkesinambungan melakukan rapat koordinasi Timpora, agar kita mempunyai suatu pemahaman yang sama. Bagaimana kita menyelesaikan, merumuskan, mengatasi persolan – persoalan, tidak hanya persoalan Imigrasi semata tapi juga persoalan bangsa, untuk itu marilah kita terus bersinergi, berkomunikasi dan bertukar informasi baik melalui jalur formal maupun informal serta hilangkan sikap ego sektoral demi kepentingan negara ini, demikian tutup Bambang,
Selanjutnya kegiatan dilaksanakan dengan diskusi dan dimoderatori oleh Kepala Divisi Keimigrasisn, Eddy Setiadi untuk menghimpun informasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi serta mencari solusi dalam pengawasan orang asing di Propinsi Lampung
(Humas Lampung)
