Lampung_Info. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung pada 4 Oktober 2018 dilaksanakan kegiatan Penyusunan Grand Desain Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Biro Perencanaan Bidang Analis Kelembagaan. Tampak Hadir pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Bambang Haryono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatmawati serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kota Bandar Lampung
Acara di buka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Bambang Haryono dengan narasumber dari Bagian Kelembagaan, Biro Perencanaan antara lain Sugeng krisdwiyanto, Januar Kurniawan dan Nanda Ardhami.
Dalam sambutannya Bambang menyampaikan agar dalam diskusi ini Kepala Divisi dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis baik Pemasyarakatan dan Imigrasi dapat memberikan masukan terkait kelembagaan di unit kerja masing-masing. Hal ini penting karena direncanakan pada tahun-tahun yang akan datang akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis baru dan kenaikan kelas satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Masukan-masukan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dan data dalam usulan pembentukan satuan kerja baru maupun kenaikan kelas satuan kerja yang nantinya akan dibahas oleh pihak Kemenkumham RI dengan KemenpanRB.
Narasumber memberikan materi terkait dengan Penyusunan Grand Desain Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait Kelembagaan di Jajaran. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung memaparkan tentang penyusunan Grand Desain UPT dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal, pengusulan pembentukan sauan kerja baru serta usulan kenaikan kelas di tingkat Unit Pelaksana Teknis selain itu juga menerima masukan dan saran dari para peserta diskusi untuk dibahas kembali pada tingkat Kementerian
Dengan adanya kegiatan penyusunan Grand Desain ini agar dapat menjadi dasar bagi kemenkumham untuk bahan pertimbangan pengajuan kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Selain mengadakan diskusi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Tim Bagian Kelembagaan Biro Perencanaan Kemenkumham RI juga mengunjungi UPT yang telah diusulkan kenaikan kelasnya yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Tim ditemui langsung oleh Kepala Bapas Kelas II Bandar Lampung. Ike Rachmawati beserta jajaran untuk mendiskusikan serta memverifikasi keadaan dan kondisi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung yang diusulkan kenaikan kelasnya menjadi kelas I.
Hari berikutnya Jum’at (5/10) Tim Bagian Kelembagaan Biro Perencanaan mengunjungi Lapas Kelas III Gunung Sugih yang tahun ini dinaikkan kelasnya menjadi Kelas IIB. Di Gunung Sugih Tim Biro Perencanaan ditemui oleh Kalapas Kelas III Gunung Sugih, Syarpani beserta jajaran. Di Lapas Gunung Sugih Tim Bagian Kelembagaan meninjau fasilitas yang ada di Lapas Kelas III Gunung Sugih di dampingi Kalapas Gunung Sugih untuk memverifikasi kelayakan kenaikan kelas Lapas Gunung Sugih dari semula kelas III menjadi kelas IIB.
Di tahun 2018 terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang memperoleh kenaikan kelas dan perubahan nomenklatur antara lain Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lampung, Lapas Anak Kelas IIA Kotabumi menjadi Lapas Kelas IIA Kotabumi dan Lapas Kelas III Gunung Sugih menjadi Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. (Humas Lampung)
