Bandar Lampung, 12 Juni 2015. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hari ini, Rabu 12 Juni 2015 menyelenggarakan kegiatan Penguatan Layanan Hukum Legalisasi di Graha Rimbawan Bandar Lampung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati, SH, MH mewakili Kepala Kantor Wilayah Lampung. Dari Direktorat Jenderal AHU yang hadir adalah Kasubdit Hukum Perdata Umum, Maftuh, SH dan Kasi Legalisasi, Azharuddin, S.Sos, M.Si. Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kakanwil menyampaikan bahwa keberadaan pelaksana layanan di bidang hukum dituntut untuk lebih profesional, cepat dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya dengan layanan hukum dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, baik pada skala nasional maupun internasional.
Legalisasi tanda tangan pejabat, sebagai salah satu bentuk layanan jasa hukum dan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan layanan hukum dimaksud. Dan mengingat arti penting layanan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang akan menggunakan dokumen-dokumen dari dalam negeri dan akan digunakan di luar negeri, ataupun sebaliknya.
Kakanwil berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta kesadaran pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat pemerintah untuk segera mengirimkan specimen tanda tangan mereka untuk dicatat di dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan percepatan pelayanan di bidang hukum terhadap masyarakat/pemohon legalisasi dokumen di seluruh Indonesia.
Kegiatan Penguatan Layanan Hukum Legalisasi ini diikuti oleh peserta dari Polda Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Agama Bandar Lampung, Notaris, Universitas Lampung, Universitas Saburai, Universitas Bandar Lampung dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi dan Kota Bandar Lampung. (*Humas-Lampung)
*Foto Dokumentasi oleh Asmaedy