LAMPUNG_INFO- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung raih penghargaan di kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LKKL Semester I Tahun Anggaran 2024 lingkup KPPN Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja (Satker) Pengguna Digipay Terbaik Pertama Periode Semester I Tahun 2024. Rabu (17/7).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Bandar Lampung, Bapak Jauhari, yang dalam sambutan nya memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Bandar Lampung yang telah berkerja sama dengan baik dalam pelaksanaan APBN dan juga menghimbau kepada seluruh satker mitra kerja agar lebih disiplin dalam pengajuan penyelesaian tagihan dan juga laporan pertanggungjawaban bendahara, selain itu Kepala KPPN Bandar Lampung juga mengingatkan kembali terkait nilai IKPA dan juga penting nya pelaksanaan pembayaran secara cashless (non-tunai) melalui kanal seperti Digipay, CMS dan KKP.
Dalam kegiatan tersebut KPPN memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang berprestasi dalam beberapa kategori diantara nya Kategori Pengguna Digital Payment (Digipay) Terbaik, Pengguna Cash Management System (CMS) terbaik dan Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik;
Penghargaan tersebut diberikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandarlampung, Jauhari, kepada Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Arya Dwi Jayanti; Mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandarlampung terus mendorong satuan kerja (satker) untuk mengadopsi model pembayaran modern melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), implementasi Digipay, dan penggunaan Cash Management System (CMS).
Ketiga metode ini diharapkan dapat mempermudah cara kerja dalam mengelola anggaran serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kepala KPPN Bandarlampung, Jauhari, menjelaskan penggunaan KKP, Digipay, dan CMS merupakan langkah penting dalam upaya menghindari praktik fraud dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan anggaran.
Jauhari menjelaskan implementasi Digipay juga menjadi fokus KPPN Bandarlampung. Digipay sebagai sistem pembayaran non-tunai menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, seperti kepastian jumlah pembayaran dan pemotongan pajak yang otomatis.
"Dengan Digipay, vendor yang sudah terdaftar dalam sistem ini dipastikan akan menerima pesanan dari kantor pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan pihak vendor," kata Jauhari.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2024 dengan pemateri/narasumber dari KPPN Bandar Lampung yang diikuti oleh para Penyusun Laporan Keuangan dari seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN B.Lampung
(Humas Kemenkumham Lampung)
