LAMPUNG _INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan seleksi Paralegal Justice Award (PJA) 2024 Tingkat Provinsi. Senin, (29 April 2024). Kegiatan yang bertujuan untuk menjaring peserta untuk maju ke tingkat nasional ini dilaksanakan  secara virtual dan diikuti sebanyak 39 peserta yang merupakan Kepala Desa/Lurah di Provinsi Lampung. Seleksi dilaksanakan dengan metode wawancara yang mana Tim Penilai terdiri dari Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung, serta Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Sebelumnya, pada tahap seleksi tingkat Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dan berhasil menjaring sebanyak 39 Kepala Desa/Lurah yang berhasil maju ke seleksi tingkat provinsi. Peserta yang lolos dalam seleksi tingkat provinsi ini akan maju mengikuti seleksi nasional yang diselenggaran oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang kemudian diikuti dengan penguatan kompetensi dalam penyelesaian konflik/masalah hukum melalui Paralegal Academy. Seleksi Paralegal Justice Award 2024  tingkat provinsi di Provinsi Lampung ini terdiri dari 2 (dua) kategori yakni peserta Nonlitigation Peace Maker sebanyak 34 kepala Desa/Lurah serta peserta Nonlitigation Peace Maker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita sebanyak 5 kepala desa/lurah.

Adapun Tim Penguji yang telah dibentuk berasal dari 4 Unsur Instansi, yaitu dari Unsur Kantor Wilayah Lampung, Pemerintah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Tertinggal sebanyak 5 orang serta Unsur Pengadilan Tinggi sebanyak 3 orang.

Penyelenggaraan Anugerah Paralegal Justice Award ini merupakan langkah untuk menciptakan Kesadaran hukum yang dianggap sebagai sebuah orientasi pembinaan hukum yang tidak hanya diarahkan pada pribadi personal atau individu, akan tetapi juga pada seluruh masyarakat secara universal termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga level pemerintah desa, sehingga hukum yang diharapkan menjadi pedoman hidup masyarakat dapat menjadi budaya yang melahirkan ketertiban hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya yang berdampak pada penciptaan dan pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Komisi III DPR RI, yang dipimpin oleh Habiburokhman selaku Ketua Tim, melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Provinsi Lampung. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Provinsi Lampung. Senin, (29/04/2024).

Rapat kerja yang berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung tersebut dihadiri oleh Kakanwil Sorta Delima Lumban Tobing, Kepala Biro Hukerma Hantor Situmorang, Pimpti Pratama Kanwil Kemenkumham Lampung, Seluruh Ka UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dan jajaran stakeholder APH terkait di Provinsi Lampung.

Dalam paparannya, Kakanwil Sorta Delima memaparkan kondisi umum Kanwil Kemenkumham Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penjelasan mengenai anggaran, program-program prioritas, dan capaian kinerja. Kakanwil Sorta juga memaparkan strategi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung.

Beberapa strategi tersebut antara lain Strategi pelaksanaan Program Pembentukan Produk peraturan perundang-undangan daerah, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan guna mencegah over crowding, Fungsi Keimigrasian Dalam Rangka Pengawasan Orang Asing, Strategi Peningkatan Kecepatan dan Kualitas Layanan Publik, dan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan teknologi dalam proses pelayanan pubik kepada masyarakat. Kakanwil Sorta memaparkan bahwa di Kanwil Kemenkumham Lampung telah terdapat berbagai aplikasi seperti aplikasi M-Paspor, APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang telah memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kakanwil Sorta menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung telah melakukan penyuluhan hukum, salah satunya adalah Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum. Saat ini terdapat 65 Desa Sadar Hukum yang telah diresmikan dan pada Tahun 2024 akan diresmikan 88 Desa.

Dalam reses juga dibahas berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Lampung dalam menjalankan tugasnya. Beberapa di antaranya adalah masalah infrastruktur, SDM, dan koordinasi lintas sektoral. Anggota Komisi III DPR RI memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Lampung dalam mengatasi tantangan tersebut, serta menjanjikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut di masa mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III ingin memastikan bahwa APH di Lampung bekerja dengan baik dan profesional dalam menegakkan hukum. Beliau juga memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung dalam mengatasi tantangan tersebut, serta menjanjikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut di masa mendatang.

Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antara Komisi III DPR RI dan Kanwil Kemenkumham Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah Lampung.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)