Sejarah Singkat
MASA KOLONIAL
Dalam Lembar Negara Hindia-Belanda (Staatsblad van Nederlandsch-Indie) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa kolonial dikenal dengan nama Departement van Justitie.
MASA KEMERDEKAAN
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibentuk pada 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman, dipimpin Prof. Dr. Soepomo, S.H. sebagai menteri pertamanya.
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Cikal bakal pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia di wilayah, tercantum secara umum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, Bab IX Instansi Vertikal; dan secara khusus dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974, Lampiran Ketiga, Bab II tentang Susunan Organisasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 1992.
PERUBAHAN NOMENKLATUR:
- 1945–1999 Departemen Kehakiman
- 1999–2001 Departemen Hukum dan Perundang-undangan
- 2001–2004 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 2004–2009 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2009–sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia