BANDAR LAMPUNG (3/8) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Kumham Goes to Campus sebagai bentuk upaya rutin Kemenkumham memberikan edukasi secara luas pada universitas di Indonesia seputar Hukum dan HAM. Tahun 2023 ini, Universitas Lampung (Unila) menjadi yang ke-15 dari 16 universitas yang dikunjungi, dengan Unila terpilih menjadi tuan rumah, dengan demikian Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung mendapat kehormatan menjadi bagian dari penyelenggara acara nasional tahunan ini.

Pada Kamis (3/8) Mengambil tempat di Gedung D Fakultas Hukum Unila, Kumham Goes to Campus dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing; Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Theodorus Simarmata; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha; Para Kepala Unit Pelayanan Teknis Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Turut menghadiri, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana beserta segenap Forkompinda, dan Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.

Dalam sambutannya mengawali rangkaian acara, Rektor Unila menyampaikan bahwa Unila merupakan universitas Ke-15 dalam rangkaian Kumham Goes to Campus ini, dirinya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara universitas dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal sosialiasi tugas dan fungsi Kemenkumham. Prof. Lusmeilia berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan baru bagi para pesertanya. Tak lupa Rektor Unila periode 2023 – 2027 ini juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward O. S. Hiariej tau yang akrab disapa Prof. Eddy ini, dalam kesempatannya sebagai pembicara kunci memaparkan bahwa tujuan dari rangkaian Kumham Goes to Campus adalah untuk memperkenalkan, menumbuhkan kesadaran akan peran Kemenkumham dan mendekatkan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat. Pada kesempatan ini Prof. Edy, mengangkat dan mengupas topik seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dirinya mengungkapkan bahwa rangkaian upaya hingga KUHP Nasional ini disahkan telah melalui suatu proses yang panjang, yakni 65 tahun. Dimulai sejak tahun 1958, dibahas di DPR pada tahun 1963 hingga disahkan di tahun 2023 ini. Kini, Prof. Eddy menambahkan, KUHP Nasional memasuki masa transisi yang akan berlangsung selama 3 tahun. Dalam masa transisi ini perlu dilakukan banyak sosialisasi dalam rangka mengubah mindset, pola pikir dan paradigma dalam masyarakat.

Paradigma lama yang perlu diubah adalah paradigma yang menganggap penerapan hukum pidana merupakan wujud dari keadilan retributif (lex talionis) atau hukum pembalasan. Sedangkan paradigma baru dalam KUHP Nasional ini berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Dengan paradigma ini, pidana penjara kini menjadi pilihan pamungkas dalam penjatuhan hukuman guna mencegah penjatuhan pidana penjara dengan durasi yang singkat. Di mana keadilan korektif ini ditujukan untuk pelaku, keadilan restoratif kepada korban dan keadilan rehabilitatif bagi ke dua belah pihak lebih dikedepankan, sambung Prof. Edy.

Terdapat 5 (lima) misi dari diberlakukannya KUHP Nasional ini, yaitu: 1). Demokratisasi mengakkan kebebasan yang diatur dalam undang-undang; 2). Dekolonisas, menghilangkan nuansa kolonialisme; 3). Konsolidasi, menghimpun berbagai ketentuan pidana di luar dekodefikasi; 4). Harmonisasi, penyelarasan substansi peraturan; dan 5). Modernisasi, melepaskan paradigma lama yang berorientasi pada hukum sebagai pembalasan. Mengakhiri paparannya Wakil Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan yang perlu dilakukan pemerintah pada 3 masa transisi ini adalah sosialisasi pada semua kalangan termasuk apparat penegak hukum hingga akademisi dan membentuk peraturan pelaksana dari KUHP Nasional.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber dengan topik yang masing-masing berkaitan dengan KUHP Nasional yang dipaparkan oleh pembicara kunci, yakni:

• Prof. Harkristusti Harkrisnowo – Pidana dan Pemidanaan;
• Taufik Basari – Membaca KUHP Baru dengan Paradigma Baru;
• Dr. Surastini Fitriasih – Kebaruan Hukum Pidana;
• Dr. Yenti Garnasih – TP Khusus & TP Baru UU KUHP

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Kembali Tekankan Penerapan Core Values ASN PASTI Dan BerAKHLAK, Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi Pegawai Pemasyarakatan Angkatan Tahun 2017 – 2022 pada satker Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Lapas Kelas IIA Metro, Bapas Kelas II Metro, Rupbasan Kelas II Metro, Rutan Kelas IIB Sukadana, Rutan Kelas IIB Menggala Dan LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing tekankan penerapan Core Values PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kakanwil Sorta sampaikan Core Values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

Penguatan yang berlangsung pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Kakanwil Sorta dalam penguatannya memberikan gambaran penting penerapan Core Values dimana dalam kepribadian setiap pegawai harusnya tercermin Core Values PASTI dan BerAKHLAK. Sorta juga mengingatkan bahwa sebagai pegawai kita semua harus Profesional dan AKuntabel.

Berbagai materi dan kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian acara penguatan ini, termasuk diskusi Kepada peserta serta penyampaian tentang etika dan moralitas ASN. Peserta diajak untuk merenungkan dan mendalami nilai-nilai tersebut agar dapat teraplikasi secara konsisten dan menjadi karakter yang melekat dalam diri.

Sinergi juga salah satu point yang di sampaikan Kakanwil, Sorta menjelaskan bahwa sebagai ASN kita wajib untuk membuka diri bersinergi tidak hanya dengan teman satu ruangan melainkan rekan kerja yang bahkan berbeda bagian. Hal tersebut untuk membuka wawasan serta mempermudah diri kita dalam menyelesaikan pekerjaan serta permasalahan yang dihadapi dikantor.

Sebagai penutup Sorta juga mengajak seluruh pegawai untuk berinovasi terhadap masalah yang ada disatuan kerja masing-masing, bentuk inovasi itu sendiri bisa dalam digital maupun hal-hal yang dapat membuat aturan itu konsisten diterapkan.

Selanjutnya penguatan juga dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Divisi Administrasi, Dr. M. Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dr. Farid Junaedi; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha.
(Humas Kememnkumham Lampung/MY)