Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Tim Penilai Nasional IRH melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi Data Dukung IRH Tahun 2023 kepada seluruh Tim Sekretariat IRH di Wilayah se Indonesia. Bandar Lampung, 09/10/2023
Mengikuti secara Virtual di Ruang Klinik Akuntabilitas, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ikmal Idrus bersama dengan Plt. Kepala Bidang HAM, Susilowati dan para tim sekretariat IRH wilayah. Dalam pembukaan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dn Hak Asasi Manusia, Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa pada IRH Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menjadi verifikator ditingkat wilayah yang menjadikan tim sekreatariat IRH di Wilayah dapat memberikan catatan terkait dengan data dukung yang diunggah.
Selanjutnya, Machyudhie selaku Pranata Komputer Mada menjelaskan terkait dengan alur proses verifikasi Indeks Reformasi Hukum dan Variabel Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023.
“Tingkat koordinasi kementerian hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi berbobot 25%” Ucap Yudhie
Selanjutnya kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (25%), Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%), dan penataan database peraturan perundang-undangan (bobot 15%). KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG (Kont: Ferli)
