LAMPUNG_INFO – Dalam rangka Validasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Tim Penilai Nasional (TPN) berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Tim Supervisi KemenPAN RB diwakili oleh Afif Nur Wahid dan Dio Mahardika didampingi Kepala Bagian Reformasi dan Birokrasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Bramantyo Agung Nugroho bersama Pratiwi. Turut mendampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara; Kepala Sub Bagian HRBTI, Arlisa Noviriantono; dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali, Kamis (07/09).
Disambut oleh Kepala Lapas Perempuan, Putranti Rahayu dan jajaran turut menyambut kedatangan TPN. TPN langsung menuju pada Alur Proses Kunjungan yang berada di Lapas Perempuan. Tampak Kalapas Perempuan menjelaskan kepada TPN tentang alur serta apa saja pelayanan publik yang ada di Lapas Perempuan serta tak lupa menjelaskan tentang Inovasi dan perubahan berikut proses yang telah dilalui di Lapas Perempuan Bandar Lampung.
Berlanjut TPN meninjau fasilitas LPP Bandar Lampung seperti : fasilitas Dapur, Bimbingan Kerja bagi WBP, Kantin, fasilitas peribadatan, serta fasilitas Kesehatan.
Kegiatan ditutup dengan post review hasil peninjauan kepada seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Lapas Perempuan Bandar Lampung.
Dalam kesempatan ini Kepala Lapas Perempuan, Putranti Rahayu menyampaikan terima kasih atas kunjungan TPN dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas.
“Saya berterima kasih kepada TPN yang telah hadir meninjau Lapas Perempuan Bandar Lampung, semoga dengan tinjauan ini dapat menjadi tolak ukur kepantasan kami dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi” ucap Putranti.
Dalam giat ini Tim Supervisi KemenPAN RB, Afif Nur Wahid menyampaikan kepuasan terhadap fasilitas pelayanan yang dimiliki Lapas Perempuan Bandar Lampung.
“Saya mengapresiasi fasilitas yang ada, bagaimana Lapas Perempuan Bandar Lampung melakukan pembinaan kepada para WBP” kata Afif.
Menutup kegiatan, Kepala Bagian Reformasi dan Birokrasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Bramantyo Agung Nugroho menyampaikan validasi lapangan yang telah dilakukan akan menjadi poin penting selain data dukung yang telah dikumpulkan untuk menjadikan pertimbangan dalam rapat panel akhir penentuan Lapas Perempuan Bandar Lampung meraih WBK.
(Humas Kumham Lampung / RZ)
