LAMPUNG_INFO - Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Rapat dipimpin oleh kepala divisi pelayanan Hukum dan HAM dan di hadiri oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Se-Provinsi Lampung.Senin, (04/09/2023).
Adapun MPD Se-Provinsi Lampung terdiri dari Ketua MPD Kota Bandar Lampung, MPD Kabupaten Lampung Selatan, MPD Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, MPD Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus, MPD Lampung Utara, Waykanan, Lampung Barat dan Pesisir Barat, MPD Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, dan MPD Kabupaten Lampung Tengah.
Rapat tersebut membahas tentang Pemeriksaan berkala protokol Notaris, penerapan Prinsip Mengenai Penggunaan Jasa (PMPJ) bagi notaris, tata cara pemberian cuti, permasalahan notaris, dan lain lain. Dari rapat tersebut dapat diketahui berbagai permasalahannya yang terjadi di lapangan. Majelis pengawas adalah garda terdepan apabila terjadi permasalahan karena itu diperlukan tindakan tegas dari para pengawas notaris.
Diharapkan agar nantinya setiap Notaris dapat lebih teliti dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/Kontributor:RIKA)
