LAMPUNG-INFO (29/8) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Dr. Alpius Sarumaha , S.H., M.H menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bertempat di Ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Purhadi, S.Sos.M.Kes serta dihadiri oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Pringsewu. Dalam sambutan sekaligus membuka acara Sekda Pringsewu mengucapkan terima kasih kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM beserta jajaran yang berkenan untuk hadir memberikan penguatan melalui sosialisasi Ranham ini serta menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengikuti dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam rapat ini agar pelaporan Aksi HAM Daerah pada pelaporan B08 dapat memperoileh hasil yang maksimal.
Dalam paparannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Alpius Sarumaha menyampaikan bahwa Aksi HAM Daerah merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025. Lebih lanjut Dr. Alpius menyampaikan bahwa pada Aksi HAM Daerah generasi ke-5 ini fokus pelaksanaan Aksi HAM Daerah yaitu pada Perempuan, Anak, Disabilitas dan Masyarakat Adat. Dalam pelaporan B04 yang lalu, Kabupaten Pringsewu memperoleh skor 94,29 yang merupakan tertinggi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sehingga diharapkan pada pelaporan B08 berikutnya pencapaian ini dapat dipertahankan lebih lagi jika mampu ditingkatkan. Menutup sosialisasi Dr Alpius menekankan bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung agar dapat melaksanakan Aksi HAM Daerah ini secara sungguh-sungguh. Pelaksanaan Aksi HAM Daerah di seluruh Kabupaten/Kota tentunya akan menjadi preseden yang baik bagi dunia Internasional terhadap Indonesia. Hal ini dapat berdampak positif bagi iklim investasi dan politik internasional bahwa Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM P5HAM di Indonesia benar-benar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kontributor: AD
