LAMPUNG_INFO- Menyemarakkan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke 78 atau hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Lampung melaksanakan kegiatan Luhkumtak (Penyuluhan hukum serentak) se-Indonesia dengan 156 titik termasuk CPH (Ceramah Penyuluhan Hukum) bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Kegiatan diikuti perwakilan LBH se-Provinsi Lampung. Penyuluhan serentak ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana yang membuka secara virtual di 156 titik yang terdiri dari 78 titik oleh PBH dan 78 titik di 33 Kantor wilayah.
Dalam Pelaksanaannya narasumber Dr. Idris Wasahua, Akademisi Universitas Esa Unggul dan Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah. Akademisi Universitas Lampung memaparkan penyuluhan hukum serentak mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam penyusunan KUHP baru ini bertujuan untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kemudian dilaksanakan sosialisasi penjaringan OBH terakreditasi Tahun 2024-2027 secara daring dan luring, dimulai oleh Narasumber Hermansyah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memaparkan mengenai tatacara pendaftaran guna persiapan pendaftaran OBH terverifikasi pada tahun 2024-2027 nanti. Sehingga nantinya persiapan pendaftaran yang dilaksanakan dan diajukan oleh OBH bisa dilaksankaan dengan baik dan menjadi OBH Terakreditasi.
Kegiatan ini diikuti antusias oleh para peserta baik sosialisasi KUHP Nasional yang masih harus dan terus digalakkan dan pemberian informasi serta penyebarluasan informasi mengenai pendaftaran OBH terakreditasi agar dapat dilaksanakan dengan baik.
(Humas Kemenkumham Lampung/Kontributor/Albar)