LAMPUNG_INFO - Dalam upaya mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM menggelar acara Sosialisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Selasa (18/07). Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 dan memperkuat surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selasa (18/07/2023).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, serta Kepala Divisi Administrasi M. Ikmal Idrus, hadir secara langsung di Ballroom Hotel Mercure Harmoni. Sementara itu, Kepala Bagian Program & Humas,Basnamara dan para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung bergabung dalam kegiatan tersebut secara daring di ruang Klinik Akuntabilitas.
Salah satu rekomendasi dari Evaluasi AKIP tahun 2022 adalah untuk mendorong Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja hingga ke tingkat Unit Kerja terkecil guna menumbuhkan budaya kinerja yang efisien dan berkualitas di seluruh organisasi pemerintah.
Marasidin, selaku Inspektur Wilayah (Irwil) V Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, memberikan materi dalam acara tersebut. Dalam paparannya, Marasidin menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada tim evaluator dan memastikan pelaksanaan monitoring Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023.
“Dalam rangka mencapai efektivitas, Marasidin menekankan bahwa inovasi harus diciptakan dari Mitigasi Risiko (MR). Data Dukung (daduk) yang diunggah tidak cukup hanya sebatas data, tetapi harus dianalisis secara cermat untuk memastikan kelengkapannya dan memberikan nilai yang bermanfaat bagi evaluasi kinerja” Terang Marasidin.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari seorang Auditor yang menjelaskan secara detail tentang pengisian Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE terdiri dari empat komponen penting, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Dengan adanya acara sosialisasi ini, diharapkan instansi pemerintah di Lampung dan seluruh Indonesia dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, menghadapi tantangan dengan solusi inovatif, dan berkontribusi secara efektif dalam pembangunan negara. Semangat untuk menciptakan budaya kinerja yang berkualitas terus ditanamkan guna memperkuat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
