Jakarta, 16 Juli 2023 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Kegiatan Diskusi Panel Pembekalan Narasumber Internal & Rapat Koordinasi Program Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu, 16 Juli 2023, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, beserta Kepala Divisi Administrasi, M.Ikmal Idrus, turut hadir dalam diskusi tersebut. Dalam kesempatan ini, beberapa narasumber penting memberikan arahan untuk mendukung visi dan program SMART ASN 2024 serta meningkatkan kualitas kebijakan Kemenkumham.
Arahan dari Kepala BPSDM menekankan pentingnya mencapai visi mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui program SMART ASN 2024. Program ini selaras dengan jargon ASN Hebat Negara Kuat dan memiliki peran krusial dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. BPSDM juga berupaya menjalankan program pembangunan SMART ASN melalui beberapa inisiatif, seperti kajian penggabungan Poltekip dan Poltekim, data uji kompetensi yang valid dan diintegrasikan di SIMPEG, evaluasi pedoman standar kompetensi, dan inventaris usulan pegawai untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional dan penjenjangan fungsional.
Selanjutnya, Arahan Kepala BSK menyoroti kebijakan berbasis bukti sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan, memperoleh informasi penuh mengenai kebijakan, program, dan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan Kemenkumham. Dalam rangka mencapai sasaran strategis RB (Reformasi Birokrasi), Kemenkumham akan memperhatikan perencanaan kegiatan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.
Penguatan sektor RB dalam mencapai "Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing" juga menjadi fokus. RB dibagi menjadi RB General yang berfokus pada perbaikan manajemen internal instansi pemerintah dan RB Tematik yang berfokus pada percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Program RB Tematik mencakup beberapa sasaran strategis, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Tidak ketinggalan, Arahan Inspektur Jenderal yang diwakili oleh Inspektur Wilayah II menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara berkesinambungan. Upaya pengawasan melalui pemeriksaan khusus di bidang pemeriksaan indisipliner masuk kerja, laporan perselingkuhan, pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pungli, keterlibatan pegawai dalam peredaran narkoba, serta penyalahgunaan IT dalam layanan publik, juga menjadi fokusnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan harapan bahwa seluruh kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh para peserta dapat menjadi amal sholeh. Peserta didorong untuk menjadi INSAN PENGAYOMAN SEJATI yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi sekaligus menghindarkan diri dari perilaku parasit dan virus organisasi.
Dengan adanya diskusi panel ini, diharapkan Kemenkumham semakin siap dalam mewujudkan visi dan program SMART ASN 2024, meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti, memperkuat sektor RB untuk mencapai "Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing," serta terus melakukan tindak lanjut terhadap LHP demi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan di lingkungan Kementerian.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/RAYA)
