Surabaya- Rangkaian kegiatan pembukaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 yang dihadiri oleh 244 peserta yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Subbidang Pelayanan AHU, Pengelola DIPA Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengelola Keuangan Balai Harta Peninggalan serta tamu undangan.
Acara pembukaan ini juga turut dihadiri Direktur Pidana Slamet Prihantara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Imam Jauhari beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan laporan ketua penyelenggara Fredy Hendrata, Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan selamat datang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selaku Tuan Rumah yang juga memperkenalkan budaya dan tempat bersejarah yan ada di kota surabaya yang merupakan kota pahlawan.
Kemudian kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, M. Aliamsyah, ada beberapa hal yang disampaikan guna mempercepat realisasi anggaran dan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023, antara lain melaksanakan Evaluasi IKPA Kantor Wilayah dan BHP se-Indonesia, Pembaharuan optimalisasi PNPB Kantor Wilayah dan BHP, Evaluasi dan kebijakan pelaksanaan anggaran, Sosialisasi standarisasi biaya transportasi darat, laut, dan udara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Optimalisasi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester 2
Dengan tetap memperhatikan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 /Pmk.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diharapkan target yang diharapkan dapat tercapai, hingga tanggal 10 Juli 2023 IKPA telah mencapai 92,93% dengan target di tahun 2023 sebesar 95 %. Untuk itu perlu strategi dan perencanaan yang baik seperti melakukan Kegiatan yang harus jelas dan fokus pada kegiatan prioritas, terukur dan berorientasi pada hasil, Pengelolaan APBN sesuai dengan ketentuan, Mendorong akselerasi percepatan belanja berdasarkan target anggaran triwulan dengan memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan, Mengidentifikasi dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang guna menghindari penumpukan pencairan dana pada akhir tahun, Adaptasi pada penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
Selain itu M. Aliamsyah juga berharap, kegiatan ini sebagai tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di Kantor Wilayah maupun yang ada di BHP se-Indonesia.
Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sendiri diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kapala Subbidang Pelayanan AHU serta Operator RKAK/L dan DIPA Ditjen AHU.
(Humas Kemenkumham Lampung/Kontributor/Ridho)