LAMPUNG_INFO – Rabu (14/06), Bertempat di Ruang Human Rights & Law Center, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti Pengarahan Indeks Reforamsi Hukum Bersama Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Dr. Y. Ambeg Paramarta Dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.Alpius Sarumaha; Plt.Kepala Bidang HAM, Susilowati; Kepala Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Penelitian Hukum dan HAM, Hidayatullah Islamy; JFT Perancang UU, JFT Analis Hukum dan staf Pengkajian, Pengembangan dan Penelitian Hukum dan HAM.
Tujuan IRH adalah birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Indikator tujuan outcome : indeks reformasi birokrasi dan impact : penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian tingkat inflasi, penggunaan produk dalam negeri, corruption pereception index, e-govermenment development index, government effectiveness index, ease of doing business.
Arah Kebijakan nasional ada 3 yaitu makro, meso dan Reformasi Birokrasi tematik ( RB pengentasan kemiskinan, RB Peningkatan investasi, RB digitalisasi pemerintahan, RB percepatan prioritas aktual presiden).
Peran Leading institution KemenkumHAM yaitu Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi, partisipasi public dalam pembentukan peraturan per UUan. Sasaran adalah kementerian/ Lembaga/ pemda.
Mekanisme penilaian mandiri adalah dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang hukum, unit orgsanisasi yang menangani bidan hukum membentuk tim kerja dan tim asesor.
Kantor Wilayah Lampung juga memiliki peran untuk penilaian IRH dilingkungan pemda, kantor wilayah melakukan sosialisasi terkait IRH kepada seluruh Pemdaprop, Pemdakab,dan Pemdakot sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan melakukan pendampingan dalam penilaian mandiri IRH pada pemda. (Humas Kumham Lampung / RZ)
