Jakarta - Rabu (03/05/2023) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menghadiri undangan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Tahun 2023 yang diselenggarankan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Mengusung tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Pemanfaatan Jasa Notaris” sekaligus pelantikan Pergantian Antar Waktu majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode 2021-2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2022-2025, kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kemayoran.
Diawali dengan Rangkaian pembukaan dengan Laporan Kegiatan Direktur Perdata Ditjen AHU, Santun Maspari Siregar dilanjutkan dengan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2021-2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022-2025 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menkumham, Yasonna juga turut membuka secara resmi Kegiatan Rakor MPN dan MKN yang dalam sambutanya menyampaikan bahwa dalam rekomendasi FATF, notaris menjadi farda terdepan dalam mencegah TPPU dan TPPT, selain itu IO3 dan IO5 juga menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga pengatur dan pengawas.
Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahardian Muzhar yang menyampaikan kaitan kaitan antara Beneficial Ownership dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang berkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidan Pencucian Uang (TPPU) akibat dari pemanfaatan Jasa Notaris.
Digelar dengan Diskusi Panel sebanyak IV Panel menghadirkan narasumber dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Pusat, PPATK, Densus 88, Kejaksaan Agung yang ditutup dengan Direktur Perdata Ditjen AHU. Sebagai informasi, turut hadir mewakili dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yulinar Tresia, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Masriakromi, Wakil Ketua MPWN Prov. Lampung, M. Reza Berawi, Sekretaris MKNW Lampung, I Made Agus Dwiana, dan para fungsional pada subbid AHU.
(Humas Kemenkumham Lampung/Contri/PA)