LAMPUNG-INFO- Selasa (28/02/2023) Bertempat pada ruang Rapat Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan kegiatan kordinasi terkait peresmian desa sadar hukum antara Kanwil Kemenkumham Lampung dengan pemerintah daerah Pesisir Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dr. Alpius Sarumaha; Kepala Bidang Hukum, Rugun Pakpahan; Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Doni Arianto Raharjo dan para JFT penyuluh hukum. Kedatangan Kadivyankumham beserta rombonga disambut baik oleh Sekretaris Kecamatan Pesisir Tengah, Ahmad Firsada Indah dan Kepala Desa kelompok sadar hukum kabupaten Pesisir Barat.
Kadivyankum Menyampaikan bahwa terdapat 2 desa yg akan di resmikan menjadi desa sadar hukum di kecamatan pesisir tengah dari total 3 dsh di kab pesisir barat yang akan diresmikan.
Selaras dengan itu Kadivyankumham menjelaskan bahwa program pembentukan desa sadar hukum menjadi prioritas nasional untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas hukum dan bermartabat serta mendukung pembangunan nasional. Untuk itu akan dilakukan pemberian award (penghargaan) kepada desa yg memenuhi kriteria antara lain kepala desa yang dapat menyelesaikan masalah melalui mediasi atau non litigasi.
Dalam Kesempatan ini pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha; juga mengingatkan pentingnya kegiatan harmoniasasi perdes dan mendorong pengentasan indikasi geografis daerah untuk meningkatkan nilai ekonomi rakyat di berbagai bidang khususnya pertanian.
Sebagai Informasi Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan. ( HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / ODY / FA)
