LAMPUNG_INFO- Setelah Kegiatan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2022. Kanwil Kemenkumham Lampung mengikuti peluncuran (launching) Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Hadir secara virtual Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Basnamara; dari Ruang Rapat Kepala Divisi Keimigrasian, Jumat (28/10/22).
Kegiatan Diawali dengan Laporan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Dhahana melaporkan digitalisasi ini akan digunakan sebagai inovasi yang menjawab kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Digitalisasi ini sebagai transformasi pelayanan publik, pelayanan akan menjadi lebih efektif, efisien ,cepat dan akurat. Publik juga dapat mengakses informasi secara langsung dalam 24 jam tanpa menunggu jam pelayanan kantor,” Ujar Dhahana
Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini langsung diluncurkan secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Ia berharap agar aplikasi yang telah dibangun ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa dan citra Pemerintahan.
“Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik usaha Direktorat Jenderal Perundang-Undangan menyiapkan digitalisasi dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini didasarkan perkembangan masyarakat yang telah memasuki Era Digital sehingga pemerintah harus menyesuaikan diri dengan Era tersebut,” jelas Menkumham.
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan telah meyiapkan pelayanan berbasis digital, Yaitu :
1. E-Partisipasi Publik untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. E-Pengundangan agar proses permohonan pengundangan dapat dilakukan secara online.
3. E-litigasi sebagai layanan yang mengelola informasi seputar persidangan di Mahkamah Konstitusi,
4. Helpdesk Perancangan Perundang-Undangan yang berbasis website yang menampilkan informasi seputar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Layanan podcast Opera (Obrolan Perancang) yang menyajikan informasi terkait penyusunan Perundang-Undangan substansi Hukum, Sosial dan Ekonomi.
Kegiatan ini diakhiri dengan launching simbolisasi dengan penekanan tombol secara digital dan peragaan penggunaan aplikasi.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/MY)
