Bandar Lampung (26/10). Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai leading sector dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dalam hal keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia tentu tidak lepas memerlukan dukungan dari institusi dan lembaga lainnya.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Imigrasi iniliah maka Divisi keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan rapat pra Operasi Gabungan Pengawasan orang asing pada (Rabu, 26/10), bertempat diruang rapat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, rapat ini dilaksanakan sebagai kegiatan sebelum menggelar rencana operasi gabungan bersama anggota TIMPORA Propinsi dari instansi terkait lainnya.
Dihadiri secara langsung oleh, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto selaku pimpinan rapat, para undangan perwakilan dari Instansi terkait, diantaranya Akhmad Salim, perwakilan dari Kantor Kesbangpol Propinsi Lampung, Agus, Pengawas Tenaga Kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung, Bima Negara Kasubsi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Divisi Keimigrasian.
Rapat Pra Ops Gabungan dibuka oleh Imam Santoso, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian yang mewakili Kabid Inteldakim, yang dalam pembukaannya menyampaikan kegiatan rapat ini sebagai kegiatan awal sebelum pelaksanaan kegiatan operasi gabungan pengawasan orang asing yang dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait,dimana kegiatan ini juga merupakan salah satu target kinerja dari Divisi Keimigrasian. Harapannya agar rapat ini dapat menghasilkan kesepakatan tentang penentuan target operasi, penyatuan visi, mendengar masukan-masukan serta arahan pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan operasi gabungan pengawasan orang asing yang dilakukan bersama dengan instansi terkait sehingga tujuan dan hasil dari rapat ini agar pelaksanaan operasi gabungan pegawasan orang asing dapat berhasil secara maksimal dan berjalan lancar.
Selanjutnya Is Edy Eko, Kepala Divisi Keimigrasian selaku pimpinan rapat dalam arahannya menyampaikan pernyataan Presiden pada rapat terbatas beberapa waktu lalu menyinggung tentang Keimigrasian dalam hal visa kunjungan dan ijin tinggal serta investasi orang asing oleh karenanya pernyataan Presiden ini menjadi dasar dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan pengawasan orang asing agar dilakukan secara humanis, represif dan tidak mengenyampingkan penegakan hukum, dimana outputnya dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi yang akan masuk ke Indonesia khususnya di Propinsi Lampung, ujarnya. Kepala Divisi Keimigrasian berharap operasi gabungan yang akan dilaksanakan nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga target kinerja serta fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dapat dilakukan secara humanis nya, tuturnya.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)