LAMPUNG_INFO - Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai pengemban fungsi pengawasan terhadap jabatan Notaris menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Tahun 2022 hari ini, Rabu (26/10/2022) guna meningkatkan sinergitas antara MPN dengan MKN.
Kegiatan diawali dengan Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dan dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. Rapat Koordinasi ini merupakan upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan identifikasi atas pokok-pokok permasalahan dalam mekanisme pengawasan yang saat ini berjalan.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) periode 2022-2025. Dalam kegiatan ini telah dilantik Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung, Dr. Alpius Sarumaha sebagai anggota MKNW Unsur Pemerintah; 3 (tiga) orang sebagai unsur Notaris yaitu Zul April, Toni Azhari, dan Irsan; Dr. Sunaryo sebagai Unsur Akademisi; dan AKBP Fadzrya Ambar Prasetyawati sebagai Unsur Ahli.
Dalam sambutannya Menkumham menyampaikan bahwa (MPN) dan (MKN) merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap notaris sesuai amanat undang-undang. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, notaris diharapkan memiliki kepekaan dalam melakukan due diligence. Namun, saat ini kewajiban notaris dalam memastikan kebenaran muatan dokumen atau keterangan dari penghadap masih diperdebatkan karena belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
”MKN merupakan garda terdepan dalam menjaga kehormatan notaris agar notaris indonesia semakin profesional.” ucap Yasonna.
Selanjutnya Menkumham berharap Semoga MPN dan MKN dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Notaris semakin meningkat dan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat tercipta. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/K)
