LAMPUNG_INFO - Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai layanan legalisasi Apostile, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pemerintah Kota/Kabupaten se-Lampung. Kantor Wilayah Lampung terdiri dari 5 Tim yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Hidayatullah Islamy untuk melakukan koordinasi serentak pada tanggal 13-15 Okotober 2022. Pemerintah Kota/Kabupaten yang dikunjungi antara lain Lampung Utara, Lampung Barat, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Way Kanan, Tanggamus dan Pesisir Barat.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi bagaimana prosedur pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri melalui akses layanan aplikasi legalisasi Apostille. Layanan Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi yakni Kemenkumham selaku Competent Authority. Apostille ini memiliki manfaat salah satunya adalah memangkas prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan konvensi apostille hanya akan diperlukan satu tahapan untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri atau yang akan digunakan di luar negeri serta merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Perlu diketahui, Peluncuran Layanan Apotile telah di resmikan oleh Mennteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pada tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Bali. Indonesia menjadi salah satu dari 124 Negara dari 193 Negara Anggota PBB yang telah tergabung dalam Negara Pihak Konvensi Apostille. (Humas Kumham Lampung / RZ)
