LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti sosialisasi pemutakhiran substansi aplikasi 3AS pada hari ini, Selasa (20/09/2022) bertempat di Perpustakaan Kantor Wilayah. Pemutakhiran aplikasi 3AS ini dilakukan sebagai respon atas terbitnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.
Hadir mewakili Kanwil Kemenkumham Lampung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha; Plt. Kabid HAM, Susi Susilowati; serta JFT dan JFU Bidang HAM.
Sebagai Instansi Pelayanan Publik, Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur dalam suksesnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Aplikasi 3AS sendiri merupakan aplikasi survey berbasis elektronik yang dapat menghitung otomatis hasil survey berdasarkan indikator penilaian dan pembobotan nilai yang ditetapkan secara realtime. Sesuai dengan Permenpanrb No 90 Tahun 2021 nilai indeks maksimal yang bisa diperoleh oleh satuan kerja yang melaksanakan Survei yang semula skala 20 dan 15 menjadi skala 17,50 baik untuk IKM maupun untuk IPK. Berkaitan dengan hal tersebut, Balitbang Hukum dan HAM telah melakukan pembaharuan aplikasi dengan mengubah nilai yang muncul berdasarkan hasil survei dengan mengikuti peraturan tersebut.
Dengan adanya pemutakhiran aplikasi 3AS ini diharapkan kualitas hasil survey seluruh satuan kerja semakin meningkat sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan dan peningkatan kinerja instansi dalam pelayanan masyarakat. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / K)
