BANDAR LAMPUNG (15/6) – Mengawali sesi Penguatan dan Pendampingan UPG di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung, sebagai narasumber pertama Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Lampung, Ismaya Hera Wardanie menyampaikan paparannya. Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Memiliki fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi.
Terkait Budaya anti-korupsi dalam pembangunan zona integritas, Ismaya mengungkapkan harus dibangun secara introspektif, yakni dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Filosofinya, membersihkan rumah dengan menyapu biasanya dimulai dari dalam rumah dulu, dan jika sapunya juga sudah bersih maka rumah yang disapu juga akan bersih. Dalam membudayakan budaya anti korupsi setiap ASN dapat menjadi role model dengan mengintrospeksi dan memperbaiki diri sebelum mengubah pola pikir dan pola/budaya kerja koleganya di lingkungan kerja. Karena pola pikir pelayan publik sepatutnya adalah sebagai pelayan dan budaya pelayanan publik akan tercemin sebagai stereotipe di tengah masyarakat.
Menambahkan, Ismaya memaparkan beberapa upaya yang dinilai efektif dalam membangun budaya anti-korupsi yang dapat dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan kerohanian dan spiritual semua unsur penyelenggara pelayanan publik; membiasakan melaksanak kerja sesuai dengan SOP, untuk menghidarkan penyalahgunaan, masyarakat masa kini tanggap terhadap ketidaksesuaiaan; standar layanan juga perlu diketahui masyarakat sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan; kemudian adaptasi teknologi informasi perlu diterapkan meminimalkan manipulasi pelayanan; dan memetakan risiko dan upaya memitigasinya. Mengakhiri Ismaya berharap seluruh Aparetur Sipil Negara dapat menjadi generasi ASN yang berbudaya anti-korupsi.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/DWT)
