KOTA AGUNG (30/5) - Tim 2 Penilai Internal (Tim 2) Pembangunan Zona Integritas, yang terdiri atas Aminullah Noor Pakpahan, Anton Parasian, Indra Saputra, Raden Bagus Wasito Utomo dan Vania Reghina Irsya, merupakan personil Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung. Pada Senin (30/5) bertolak dari Lapas, Tim 2 Penilai Internal (Tim 2) Pembangunan Zona Integritas kini beralih menuju Rutan Kota Agung, kedatangan rombongan diterima langsung dan disambut oleh Kepala Rutan, Sobirin beserta jajaran Pokja Satuan Kerja dengan penampilan yel-yel. Rutan Kota Agung menjadi salah satu satuan kerja Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung yang berkesempatan melanjutkan pembangunan Zona Integritas ke tahap Penilaian Internal. Adapun rangkaian kegiatan evaluasi, yakni: penayangan video profil, paparan oleh Pokja Satuan Kerja, yang diakhiri dengan sesi diskusi dan wawancara.
Kepala Rutan Kota Agung, Sobirin, selaku Ketua Tim Pembangunan ZI, mengawali sesi paparan dengan memperkenalkan para anggota Pokja. Sobirin mengungkapkan bahwa dirinya bersama tim telah berupaya secara maksimal membangun Zona Integritas dengan mengoptimalkan keterbatasan ruang dan sumberdaya yang tersedia di Rutan Kota Agung. Sobirin kemudian memaparkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada 6 area perubahan pada Rutan Kota Agung. Adapun inovasi yang dimiliki oleh Rutan Kota Agung adalah inovasi berbasis IT yang diberi nama SIMPONI atau Sistem Pelayanan Online.
Memasuki sesi tanya jawab dan wawancara, Pengendali Teknis Tim 2, Aminullah meminta keterangan Pokja Satuan Kerja terkait manajemen risiko yang dilaksanakan di Rutan Kota Agung dan mengidentifikasi risiko dengan prioritas tertinggi beserta upaya mitigasinya. Evaluasi diakhiri dengan pengecekan data dukung yang telah diupload oleh Pokja Satuan Kerja. Ketua Tim 2 Anton Parasian, mencoba mengklarifikasi data dukung yang diunggah terkait inovasi dengan penerapannya di Lapas Kota Agung. Anton mengharapkan adanya perbaikan atas kesesuaian data dukung yang telah disampaikan.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / DBTM)
