LAMPUNG_INFO – Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022 bagi seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi juga dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara; Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali; Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI, Arlisa Novirianton; Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Ferie Irza Irawan. Kegiatan yang berlangung tanggal 30-31 Mei 2022 ini bertempat di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Senin (30/05).
Kegiatan didahului dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara dengan menyampaikan Tujuan penyelenggaraan Supervisi Pagu Indikatif TA 2023 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yaitu Menyusun Anggaran yang mengacu pada indikator kerja, standar biaya dan evaluasi kerja.
Adapun sasaran yang ingin dicapai setelah para peserta mengikuti kegiatan Supervisi Pagu Indikatif TA 2023 adalah peserta dapat :
a. Menjelaskan konsep pendekatan penganggaran;
b. Merancang Rencana Aktivitas / penugasan;
c. Memperhitungkan rencana kebutuhan barang dan jasa;
d. Merancang TOR dan RAB;
e. Menghasilkan Perkiraan Penarikan Kebutuhan;
f. Melaksanakan Pengendalian Aktivitas;
g. Memahami dan menjelaskan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
h. Memahami dan menerangkan aplikasi RKA-K/L – DIPA.
Dilanjutkan oleh sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi mengingatkan para peserta yang hadir untuk memperhatikan kebutuhan riil melalui analisis kondisi obyektif satuan kerja masing-masing, serta pencapaian prestasi kerja tahun sebelumnya dengan perkiraan anggaran yang realistis, kesesuaian postur, mempertimbangkan perkiraan penambahan pegawai dan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi.
"Untuk itu diselenggarakan kegiatan ini yang merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja" ucap Edi.
Perlu diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta merupakan pegawai dan pejabat yang menangani penyusunan Anggaran baik dari Satuan Kerja Pemasyarakatan, Imigrasi dan Kantor Wilayah. Acara dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan pagu indikatif masing-masing satuan kerja yang didampingi oleh panitia dari Kantor Wilayah. (HUMAS KUMHAM LAMPUNG / RZ)
