LAMPUNG_INFO - Rapat Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan Seluruh Organisasi bantuan Hukum (OBH) yang telah Terakreditasi di Provinsi Lampung yang menghadirkan 1 (satu) orang Direktur/Ketua dari masing-masing OBH.
Sebelum kegiatan rapat bersama dilaksanakan, terlebih dahulu pelaksanaan penandatanganan Perubahan Kontrak Pelaksanaan bantuan Hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan secara simbolis yang diwakilakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung serta disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Memasuki Kegiatan Rapat Bersama OBH, Dr. Alpius menyampaikan untuk menjalin silahturahmi dengan OBH yang terverifikasi dan terakreditasi, maka kedepannya akan diagendakan pertemuan paling tidak sebulan sekali dengan OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Provinsi Lampung.
Selain itu, Dr. Alpius juga mengharapkan kepada OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi dapat mendukung kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mendaftarkan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM dan menerapkan free of charge kepada pelaku umkm. “Hal ini guna membangun dan memajukan kegiatan UMKM yang ada di Provinsi Lampung, sedangkan untuk pendaftaran hanya cukup membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50.000 rupiah Sesuai Dengan PP Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” Ujar Dr. Alpius
Agenda ini juga sebagai diskusi terkait keluhan atau permasalahan yang dialami oleh OBH terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum baik dari segi pendanaan ataupun administrasi pendukung.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/ OD x MY)
