YOGYAKARTA (15/9) – Mendukung langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI untuk membentuk suatu pedoman kehumasan dalam rangka mengoptimalkan manajemen komunikasi dan media guna mencapai praktik terbaik yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi publik, menjaga citra positif, dan menjalankan tugas dan fungsi. Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung turut berpartisipasi dalam Konsinyering Penyusunan Pedoman Manajemen Pemberitaan, Advertorial, Pemantauan, dan Penanganan Komunikasi Krisis yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Kemenkumham RI.
Kegiatan konsinyering yang diselenggarakan selama 4 hari ini mengundang Pemangku Kehumasan Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia, kegiatan tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukerma Kemenkumham RI, Hantor Situmorang, pada Selasa (12/9), bertempat di Hotel Jambuluwuk Yogyakarta
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam mengelola aspek pemberitaan, advertorial, pemantauan, dan penanganan media guna memastikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyampaikan kinerjanya efektif dan efisien kepada masyarakat serta mempertahankan integritasnya dalam media massa.
Dalam sambutannya, Hantor menyampaikan bahwa perkembangan media massa dan komunikasi menuntut Humas menjadi sebuah profesi profesional. Pemangku kehumasan di lingkungan Kemenkumham harus mampu menggelorakan informasi secara masif. Penggunaan teknik iklan atau advertorial menjadi solusi dalam melakukan publikasi karena selain menyebarkan di media internal dan media sosial yang kita miliki, relasi media juga membantu dalam penyampaian informasi secara maksimal.
Konsinyering ini mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan manajemen informasi, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan dan visi lembaga tersebut secara lebih efektif di tengah kompleksitas dunia media dan informasi saat ini.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pedoman yang komprehensif dan berkelanjutan bagi bidang kehumasan Kemenkumham RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan pada gilirannya pedoman ini dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, memelihara citra positif dan transparansi, mengoptimalkan advertorial, serta memberikan acuan yang jelas bagi orgasnisasi dalam merespon opini publik.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
