Bandar Lampung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengikuti sosialisasi aplikasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui rapat evaluasi progres penilaian yang dilaksanakan secara virtual. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi progres penilaian IRH yang diadakan pada Rabu, 14 Juni 2023, dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia. Kegiatan sosialisasi IRH berlangsung di ruang rapat Legal Drafter, dengan dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Susilowati; Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian & Pengembangan Hukum dan HAM, Hidayatullah Islamy; dan JFT Analis serta JFT Suncang. Jumat 16/06/2023.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Tim Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, dengan moderator Edy Sumarsono dan didampingi oleh Risma Sari, Endah Kartina, dan Diana Indah Sari. Selama kegiatan, dilakukan penjelasan mengenai teknis penggunaan aplikasi oleh Edward Sinaga.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan materi sosialisasi yang dipimpin oleh Edward Sinaga. Variabel penilaian dalam indeks reformasi hukum mencakup tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum diarahkan untuk menggambarkan hasil program meso atau melakukan reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Penilaian ini akan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, sehingga tercapai sasaran reformasi yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan ini memiliki tujuan agar pada tahun 2024, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat mencapai target 100% dalam Indeks Reformasi Hukum.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
