BANDAR LAMPUNG (17/5) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung secara aktif memperkuat pelaksanaan anggaran dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja di jajarannya. Langkah ini diambil dalam rangka memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam pelaksanaannya, Tim Monitoring dan Evaluasi Kanwil Lampung yang dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, melaksanakan kunjungan pada Lapas Perempuan Bandar Lampung. Tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran serta memastikan anggaran terlaksanan secara optimal.
Dalam diskusi yang berlangsung, Basnamara menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menjelaskan bahwa melalui monitoring dan evaluasi yang rutin, pihak Lapas dapat mendeteksi potensi terjadinya penyalahgunaan dan maladministrasi keuangan sehingga dapat mempersiapkan tindakan-tindakan preventif dan korektif yang diperlukan.
Selain itu, tim Kanwil Lampung juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap berbagai kegiatan yang menggunakan dana anggaran. Mereka memeriksa dokumen pengeluaran, keberadaan aset, serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan komprehensif.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Lapas Perempuan Bandar Lampung, Putranti Rahayu, menyambut baik kunjungan monitoring dan evaluasi ini. Ia menyatakan komitmen bahwa pihaknya akan menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kanwil Lampung terhadap Lapas Perempuan Bandar Lampung merupakan langkah yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara dan meminimalisir risiko penyalahgunaan dana publik.
Dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara rutin, diharapkan pengelolaan anggaran di Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung akan semakin efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, langkah ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penggunaan dana publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap sektor pengelolaan keuangan negara.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNHG / DBTM)
