Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Andap Budhi Revianto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen yang dilaksanakan di hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Selasa (16/07) yang dilanjutkan dengan penguatan tugas dan fungsi oleh Sekjen secara hybrid.
Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Dr. Sorta Delima Lumban Tobing,bersama dengan Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus dan Kepala Bagian Program dan Humas, Sari Mesfriati.
Sekjen dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakordal Dukman dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja Semester I tahun 2024, memetakan permasalahan, menyusun Rencana Aksi, dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian target Renaksi Semester II tahun 2024, serta penguatan pelaksanaan RB yang mengusung tema "Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen yang Semakin PASTI dan Berdampak";
Dalam kegiatan ini Kantor Wilayah Lampung mendapatkan Nilai 100 terkait penyelesaian Rencana Aksi Semester I sesuai dengan Rekapitulasi yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Andap Budi Revianto.
Sekjen juga memberikan penguatan Tugas dan Fungsi kepada para Kepala Biro/Kapusdatin Setjen, Sekretaris Unit Utama dan Irwil Itjen, seluruh Kakanwil beserta para Kadivmin, serta Pejabat Administrator Setjen. Sesuai arahan Presiden Jokowi mengenai Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi, yang menekankan hemat anggaran dari giat yang tidak penting, fokus program kegiatan yang mendukung capaian tujuan pembangunan, dan anggaran yg digunakan hasilkan manfaat besar ke masyarakat. Arahan Menteri Hukum dan HAM untuk menyukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham TA 2024, dan bekerja dengan jujur dilandasi hati yang bersih dan pikiran positif.
Sekjen menekankan pentingnya Monitoring dan Evaluasi guna menamati dan menilai perkembangan kinerja, dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan.
Atensi Sekjen untuk menindaklanjuti mengenai target RB General dan RB Tematik, mengendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif, memahami Tusi, publikasi dan glorifikasi Pelayanan Publik, dan juga jangan sampai ada pemberitaan negative. Lakukan monev secara berkala guna menghindari temuan berulang.
Sekjen menyampaikan informasi mengenai visi misi pemerintahan baru yaitu 8 misi yang disebut Asta Cita, yang berisi 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.
Pada pembukaan Rakordal Dukman juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sestama BSSN dan Sestama BNN dengan rincian PKS dengan Sestama BSSN terkait optimalisasi sistem elektronik di lingkungan Kemenkumham, dan PKS dengan Sestama BNN terkait replikasi aplikasi e-RB. (Kanwil Kemenkumham Lampung )
