LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung bersama jajaran mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan melalui platform Zoom Meeting. Sabtu, (23/11/2024).
Kegiatan Exit Meeting dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kusnali, yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Dalam sambutannya, Kusnali menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Semoga hasil dari pemeriksaan ini dapat menjadi pedoman bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di wilayah kami,” ungkap Kusnali.
Sesi selanjutnya diisi dengan pemaparan resume hasil pemeriksaan oleh Pengendali Teknis BPK, Reni Herawati. Ia menjelaskan beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Resume hasil pemeriksaan kemudian diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, yang diwakili oleh Kusnali.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Dodot Adikoeswanto, turut memberikan tanggapan dan komitmennya secara virtual. Dalam zoom, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan langkah-langkah strategis yang konkret.
“Kanwil Kemenkumham Lampung berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Kami akan memastikan tindak lanjut atas setiap masukan yang diberikan,” ujar Dodot.
Kegiatan Exit Meeting ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan interim yang berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 November 2024. Seluruh proses pemeriksaan dilaporkan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dapat semakin memperkuat akuntabilitas laporan keuangannya sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
