Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Rakor MPW/MPD Notaris Lampung 2024 Resmi Berakhir, Kadiv Yankumham Harapkan Optimalisasi Peran Pengawas Notaris

1 2
LAMPUNG – Bertempat di Ballroom Krakatau Swiss-Belhotel Lampung, penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Lampung dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Resmi ditutup, Jumat (25/10).
Dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Tugas, Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris” menghadirkan beberapa Narasumber untuk memberikan materi mengenai tugas dan fungsi pengawasan Notaris.
Narasumber pertama yaitu Torkis Lumban Tobing, S.H., M.Hum. selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan materi mengenai Kewenangan dan Kewajiban MPD Terhadap Laporan Masyarakat Kepada Notaris.
Dilanjutkan penyampaian materi oleh Dr. Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia/Akademisi Universitas Indonesia mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab MPDN dalam Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris (Termasuk Terkait Pelindungan Notaris Berumur 25 Tahun atau Lebih).
Materi ke-3 disampaikan oleh Dora Hanura selaku Ketua Tim Peningkatan Layanan Informasi Data Notaris, Pembinaan, dan Pengawasan Notaris pada Direktorat Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum tentang Kebijakan Kemenkumham terkait Pembinaan dan Pengawasan Notaris.
Dilanjutkan pada hari kedua, Pemaparan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris, Penyampaian Hasil Berita Acara Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris, pembahasan penyelesaian Rekapitulasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris oleh masing-masing MPD Notaris Se-Provinsi Lampung. MPW Notaris Lampung dalam sesi ini melakukan pembinaan dan pengawasan serta klarifikasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh MPD terhadap Notaris yang dianggap krusial.
Kegiatan Rakor resmi ditutup oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Agvirta Armilia Sativa berharap bahwa seluruh anggota MPW dan MPD Notaris yang mengikuti acara ini dapat saling bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan notaris. Agvirta mengingatkan pentingnya profesionalitas para notaris dan perlunya optimalitasi peran pengawas Notaris guna Terwujudnya Profesi Notaris Lampung yang Tertib dan Akuntabel.

(HUMAS KUMHAM LAMPUNG)

23455a67891011121314151616a 217

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI LAMPUNG
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. R.W. Monginsidi No. 184, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
PikPng.com phone icon png 604605   0811-79000-51
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    hrbti.kumhamlampung@gmail.com
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pphti.kumhamlampung@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham   WA linked in kemenkumham  

 


Copyright © Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kantor Wilayah Lampung


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan RW. Monginsidi No. 184,
Kec. Telukbetung Utara,
Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung
PikPng.com phone icon png 604605   08117900051
PikPng.com email png 581646   kanwillampung@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   pphti.kumhamlampung@gmail.com