LAMPUNG_INFO - Bangun budaya hukum bagi masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Lampung secara resmi mengesahkan 92 desa di Provinsi Lampung sebagai Desa Sadar Hukum tahun 2024. Peresmian ini dilaksanakan di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Selasa, (25/06/2024).
Acara peresmian diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing. Dalam sambutannya, Sorta menjelaskan bahwa penetapan desa sadar hukum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenkumham dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi bantuan hukum. Ia berharap desa-desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Peresmian 92 desa sadar hukum ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Kemenkumham dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi bantuan hukum. Kami berharap desa-desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," ujar Sorta.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, yang mewakili Pj. Gubernur Lampung Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa desa sadar hukum memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan daerah. Ia mengapresiasi upaya semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan desa sadar hukum ini.
"Kesadaran hukum merupakan fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Kami sangat mengapresiasi upaya semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan desa sadar hukum ini," kata Fahrizal.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 61 camat dan 92 kepala desa/lurah yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayahnya masing-masing dan prosesi pengalungan medali Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024. Selain itu, 14 bupati/wali kota dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga menerima penghargaan atas dukungan mereka dalam pembinaan dan pengembangan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Lampung.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sofyan, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Lampung dalam mewujudkan desa-desa sadar hukum. Ia menegaskan bahwa desa-desa ini telah memenuhi kriteria penilaian yang ketat dan diharapkan dapat terus mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat.
"Penetapan desa sadar hukum ini adalah upaya kita bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum," ujar Sofyan. Ia juga menegaskan bahwa desa-desa ini telah memenuhi kriteria penilaian yang ketat, termasuk dimensi akses informasi, implementasi hukum, akses keadilan, dan akses demokrasi serta regulasi. "Dengan peresmian ini, kami berharap dapat terus mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat," tambahnya.
Acara peresmian ditutup dengan pemukulan gong sebagai tanda resminya Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung/Tiyuh dan Peratin di Provinsi Lampung Tahun 2024. Peresmian desa sadar hukum ini merupakan langkah maju dalam pembudayaan hukum di Provinsi Lampung. Diharapkan desa-desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
